Pemprov Jabar Perpanjang Penggunaan TPA Sarimukti

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memperpanjang pemakaian tempat pembuangan akhir (TPA) Sarimukti hingga tahun 2023.

Perpanjangan kontrak itu dilakukan untuk mengantisipasi molornya proyek tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS) Regional Legoknangka, Kabupaten Bandung.

Sekda Jabar Iwa Karniwa mrnginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera mengajukan perluasan dan perpanjangan pemakaian lahan TPA Sarimukti.

Sebab, dari hasil pembahasan terakhir, proyek TPPAS Legoknangka yang diproyeksikan menampung sampah dari enam daerah itu mengalami sejumlah perubahan konsep.

"Kita usulkan perpanjangan Sarimukti sampai 2023. Luasannya sedang diproses, Sarimukti itu habisnya 2021," kata Iwa, Sabtu (9/2/2019).

Baca juga: Bandung Gagal Raih Adipura karena TPA Sarimukti, Ini Kata Ridwan Kamil

Ia menambahkan, proyek TPPAS Legoknangka diperkirakan memasuki tahap lelang pada bulan Maret. Proyek itu diperkirakan memakan dana senilai 265 juta dollar Amerika dengan skema lelang investasi.

"Sehingga pada 2020, konstruksi sudah bisa dimulai dan tuntas pada 2022. Kami perkirakan operasi sampai 2023," ungkap Iwa.

Rencananya, TPPAS Legoknangka bakal menggunakan teknologi waste to energy yang menghasilkan listrik.

Semula, TPPAS Legoknangka akan menggunakan teknologi refuse derived fuel (RDF) yang menghasilkan bahan baku alternatif semen.

"RDF awalnya, namun pembeli tidak ada, karena harus ada pabrik semen, maka solusinya waste to energy," tuturnya.

Dengan perubahan teknologi itu menyebabkan adanya kenaikan tipping fee. Kebijakan itu pun sempat menuai protes dari beberapa daerah di Bandung Raya.

"Kalau ada penolakan, buang sampah nanti di mana? Mohon ini bagian dari upaya kita menyelesaikan sampah di Bandung Raya," tutur Iwa.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan persoalan kenaikan tipping fee Legoknangka akan diselesaikan dalam dua pekan. Sebelum ada nota kesepahaman bersama daerah lain, harga tipping fee masih menggunakan aturan lama.

"Sementara masih disepakati sewaktu saya jadi wali kota Bandung sekitar Rp 380.000 per ton subsidi Pemprov 30 persen,” tuturnya.

Baca juga: Gara-gara Pengelolaan TPA Sarimukti Buruk, Kota Bandung Gagal Dapat Adipura

Emil menjelaskan, semula ia memang tertarik untuk menerapkan tekonologi RDF di Legoknangka, sama halnya dengan yang digunakan TPPAS Lulut Nambo, Bogor.

"Legoknangka itu tidak ada pabrik semen, itu problemnya. Sehingga teknologi itu gak bisa dipakai," jelasnya.