Gara-gara Pengelolaan TPA Sarimukti Buruk, Kota Bandung Gagal Dapat Adipura

BANDUNG, KOMPAS.com - Setelah tiga tahun berturut-turut mendapatkan piala Adipura, di tahun 2018 Pemerintah Kota Bandung justru gagal mempertahankan gelar tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Bandung Salman Fauzi mengatakan, penyebab utama gagalnya Kota Bandung mendapat piala Adipura lantaran pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti mendapat penilaian buruk oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Seperti diketahui, pengelolaan TPA Sarimukti selama ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lewat Badan Pengelola Sampah Regional (BPSR) Jawa Barat. Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang membuang sampah ke TPS Sarimukti.

Baca juga: Mampu Mengelola Sampah, Trenggalek Kembali Raih Adipura

“Untuk penghargaan Adipura tahun 2018 Kota Bandung tidak mendapatkan itu. Informasi yang kami dapat dari Kementrian LHK, terkait dengan nilai dan dokumen-dokumen yang terkait dengan TPA Sarimukti, yang pengelolaannya oleh Pemprov Jabar. Nilainya dipandang kurang bagus atau rendah, itu yang jadi persoalannya,” kata Salman, saat dihubungi melalui ponselnya, Selasa (15/1/2019).

Salman mengklaim, dari 17 poin yang menjadi penilaian penghargaan Adipura, 16 di antaranya sudah dilakukan dengan baik oleh Pemkot Bandung.

“TPA itu menjadi satu dari 17 komponen. Karena TPA-nya kurang bagus, ternyata kemudian 16 komponennya jadi diabaikan. Sepanjang yang kami tahu, yang 16 poin itu nilainya bagus seperti kebersihan jalan, kemudian titik sekolah yang jadi titik pantau, kemudian perkantoran, pertokoan, dan beberapa lagi lainnya. Itu dipandang bagus atau cukup baik,” ujar Salman.

Salman mengaku, bingung dengan penilaian dari Kementrian LHK. Sebab, buruknya pengolaan TPA Sarimukti seharusnya tidak malah jadi berimbas kepada upaya keras Pemerintah Kota Bandung dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Jadi pertanyaannya, kenapa TPA-nya sama dulu bisa dapat Adipura, sekarang malah enggak dapat. Itu kan ranahnya ada di provinsi, tapi TPA-nya mah kan tetap saja sama,” ujar dia.

Salman berharap, ke depan keberadaan TPA tidak lagi menjadi penilaian dalam ajang penganugerahan Adipura.

Menurut dia, hal tersebut justru tidak mengapresiasi peran dan keterlibatan masyarakat Kota Bandung, khususnya dalam hal menjaga kebersihan.

Baca juga: Kota Surabaya Jadi Satu-satunya Peraih Adipura Kencana

“Janganlah satu komponen kemudian bisa menutup 16 komponen yang lain. Apalagi yang 16 komponen ini terkait peran serta komponen masyarakat. Kan selama ini ada keterlibatan sekolah, kemudian masyarakat bebersih di jalan, ikut bantu gerakan pungut sampah dan sebagainya. Kemdian sungai dan sebagainya juga ikut dibersihkan. Jadi, ada hal-hal yang di 16 komponen itu lebih kuat partisipasi masyarakat. Tapi, ini bisa dikalahkan oleh satu komponen yakni TPA,” tutur dia.

Dengan tidak diraihnya piala Adipura untuk penilaian di tahun 2018 lalu, Salman berharap warga Kota Bandung tidak jadi patah arang bahu membahu menjaga kebersihan.

“Kita anggap Adipura bukan tujuan sebenarnya. Kita sangat berharap bahwa masyarakat tidak jadi kendor. Kita tunjukan kita luar biasa terkait kebersihan kota,” ujar dia.