Bikin Gaduh, Soekarwo Minta "Quick Count" Pilkada Jatim Dibatasi

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap pemerintah pusat membatasi lembaga yang melakukan hitung cepat atau "Quick Count" hasil Pilkada Jatim. Karena menurut dia, hasil hitung cepat yang bersifat prediksi dan sementara itu kerap membuat gaduh publik.

"Hasil quick count pada pengalaman Pilkada Jatim kerap membuat gaduh karena bisa menggiring opini publik," katanya di Mapolda Jatim, Senin (26/6/2018).

Pihaknya mengaku sudah berkirim surat ke Kementerian Komunikasi Dan Informatika agar membatasi lembaga yang melakukan hitung cepat Pilkada Jatim. "Karena pihak yang berwenang adalah Menkominfo," jelasnya.

Apalagi menurut Soekarwo, berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei, hasil suara kedua pasangan calon yakni Saifullah Yusuf - Puti Guntur Soekarno dan Khofifah Indar Parawansah - Emil Elistyanto Dardak, berada di batas margin error. "Selisihnya tipis, jadi sangat rawan gesekan," jelasnya.

Baca juga: Antisipasi Serangan Fajar di Pilkada Jatim, PDI-P Intruksikan Kadernya Ronda

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, merekomendasi 12 lembaga yang disebut memenuhi syarat untuk melakukan hitung cepat Pilkada Jatim.

Ke-12 lembaga yang akan melalukan hitung cepat hasil Pilkada Jatim itu yakni, Indobarometer, Inews, Rakata Institute, PT Kompas Media Nusantara, Polmark Indonesia, Voxpol Center, Saifulmujani, Indikator Politik Indonesia, Jaringan Isu Publik, Kedai Kopi, Populi Center, dan Charta Politika Indonesia.

"Selain 12 lembaga yang direkomendasi melaksanakan hitung cepat, juga ada 4 lembaga yang direkomendasi sebagai Lembaga Pemantau Pilkada Jatim, yakni Indonesia Voter Initiative For Democrazy, Gerakan Mahasiswa Kosgoro, Komite Independen Pemantau Pemilu, dan Lumbung Informasi Rakyat Jatim," kata Komisioner KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro. 

Baca juga: KPU Surabaya Targetkan Partisipasi Warga dalam Pilkada Capai 79 Persen