Jelang Pilgub Malut Putaran II, 25 Anggota Panwascam Dipecat

Data yang diperoleh Kompas.com menyebutkan, 25 dari 60 anggota Panwascam di Kabupaten Kepsul dipecat oleh Ketua Panwas Kepsul Hasan Kabau, pada pertengahan Agustus lalu.

Pada Selasa (1/10/2013) siang, para anggota Panwascam yang dipecat itu mendatangi Kantor Panwascam Kepsul. Mereka meminta klarifikasi atas pemecatan yang dinilai sepihak tersebut.

“Kami dari Panwascam datang ke kantor Panwas Kabupaten untuk mempertanyakan kenapa kami dipecat. Karena tanpa sepengetahuan kami, Ketua Panwas Kabupaten tiba-tiba mengeluarkan surat pemecatan. Semestinya bila ada kesalahan, kami harus diberikan peneguran terlebih dahulu, bukan diam-diam langsung dipecat,” papar Maryani Duwila, Ketua Panwas Kecamatan Mangoli Barat yang dihubungi Kompas.com, Selasa siang.

Sayangnya, saat mendatangi kantor Panwas Kepsul mereka tidak bisa menemui Ketua Panwas Kepsul Hasan Kabau. “Dia lagi keluar daerah, nomor ponsel juga tidak ada sama sekali makanya sulit menghubungi dirinya,” ujar Maryani dengan nada kesal.

Dia lantas menegaskan, puluhan anggota Panwascam ini berencana melaporkan Hasan Kabau ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia sekaligus kepada Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP).

Sebab menurut Maryani, pemecatan tersebut terindikasi politis. “Kami punya bukti, kami dipecat karena Ketua Panwas Sula telah menggantikan kami dengan orang-orang yang dia pilih guna memenangkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur,” ungkap Maryani.

Maryani mengaku memiliki bukti berupa rekaman percakapan antara Ketua Panwas dengan salah satu Ketua Panwascam.

Anggota Panwas Kabupaten Kepsul Seniawati Buamona ketika dikonfirmasi membenarkan terjadinya pemecatan terhadap puluhan anggota Panwascam. “Tapi saya tidak tahu. Karena pemecatan itu berdasarkan pleno oleh Ketua dan salah satu komisioner. Karena saat pleno saya ada di Ternate makanya saya tidak tahu. Mereka melakukan pleno itu pun sama sekali tidak memberitahukan saya,” papar Seniawati.

Dia malah setuju bila puluhan anggota Panwascam yang merasa menjadi korban pemecatan itu melaporkan kasus ini ke Bawaslu RI dan DKPP. “Saya setuju itu dan saya dukung,” tegasnya.