"Kebijakan Sekolah 5 Hari Tidak Cocok di Pedesaan"

JEMBER, KOMPAS.com- Kebijakan sekolah lima hari dalam seminggu yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dinilai tidak cocok diterapkan di wilayah pedesaan. Hal itu disampaikan Ubaidillah Amin Mochammad, pengasuh Pondok Pesantren An Nuriyah di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Jember, Jawa Timur, Sabtu (17/6/2017).

Ia mengatakan, kondisi di desa berbeda dengan di kota. Di desa, sepulang sekolah formal, anak- anak bisa langsung bertemu orang tuanya, dan melanjutkan pendidikan di madrasah diniyah.

"Kalau di kota, kecendrungannya orang tua sibuk semua, sehingga anak-anak jarang bertemu usai pulang sekolah. Sehingga, wajar jika kebijakan itu didukung oleh orang tua di kota, karena mereka berpikir akan lebih baik, anaknya berada di sekolah dengan waktu yang lebih lama," kata dia.

Namun di wilayah pedesaan, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan berdagang. Waktu mereka cukup banyak untuk membimbing langsung anak-anaknya.

"Seperti di sini, banyak anak dari luar pondok, yang sore harinya ngaji di pesantren ini. Baik ngaji Alquran, maupun kitab klasik. Sehingga, kebijakan sekolah lima hari, tidak cocok diterapkan di pedesaan," kata dia.

Menurut Ubaidillah, di kalangan pengasuh pondok pesantren, keberadaan madrasah diniyah sama pentingnya dengan sekolah formal.

"Memang secara kurikulum berbeda, tetapi ijazah madrasah diniyah di beberapa pesantren di Indonesia, bisa digunakan untuk mendaftar kuliah langsung ke Universitas Al Azhar Mesir. Karena pesantrennya sudah menggunakan sistem muadalah," kata dia.

Lihat juga: Anggota DPR Nilai Kebijakan 8 Jam Belajar Jawa Sentris

Untuk itulah, dia berharap, agar Mendikbud, Muhadjir Effendy, mengkaji kembali kebijakan tersebut. Apalagi, sudah muncul penolakan.

"Ada baiknya Pak Menteri menelaah kembali dampak yang akan ditimbulkan oleh kebijakannya tersebut," kata Ubaidillah.

Baca juga: KPAI Akan Ajukan Judicial Review untuk Kebijakan 8 Jam Belajar Sehari