Rusak Kantor DPRD karena THR Belum Cair, Jen: Kita Punya Kebutuhan Keluarga dan Konstituen

AMBON, KOMPAS.com - Dua anggota DPRD Maluku Tengah mengamuk sambil merusak fasilitas di kantor tempat mereka bekerja.

Aksi perusakan dilakukan dengan cara melempari pintu kantor dengan kayu, batu dan juga kursi.

Insiden perusakan yang terjadi pada Selasa (2/4/2024) itu menyebabkan pintu kantor yang terbuat dari kaca berantakan di atas lantai.

Kedua anggota DPRD yang melakukan tindakan anarkistis itu yakni Muhamad Jen Marasabessy dan Faisal Tawainela.

Baca juga: Polisi Panggil 2 Anggota DPRD Maluku Tengah yang Mengamuk dan Pecahkan Kaca

Keduanya merupakan legislator dari Partai Hanura yang tidak terpilih lagi pada Pemilu Legislatif 14 Februari 2024 lalu.

Aksi kedua anggota dewan itu pun menuai sorotan publik di Maluku Tengah setelah video perusakan kantor tersebut viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, tampak kedua anggota dewan terlihat kesal sambil melempari pintu kaca dengan kayu, batu dan juga kursi.

Baca juga: 2 Anggota DPRD Maluku Tengah Ngamuk Lempari Pintu Kaca, Kesal THR Belum Cair

Salah satu terduga pelaku perusakan, Muhamad Jen Marasabessy, juga tampak terlihat bersitegang dengan seorang pegawai sekretariat saat kejadian tersebut.

"Yang perlu saya tegaskan di sini, bulan Ramadhan tinggal beberapa hari ke depan kita sudah masuk suasana Lebaran, kita masih punya kebutuhan-kebutuhan yang lain belum lagi kita masih punya kebutuhan keluarga atau konstituen," kata Jen kepada wartawan usai kejadian itu.

Ia mengaku kesal karena telah mengutus salah satu anggota fraksi Partai Hanura untuk membicarakan masalah tersebut dengan seorang pimpinan dewan namun tidak direspons dengan baik.

"Ada anggota fraksi saya yang berkoordinasi dengan salah satu unsur pimpinan terkait dengan persoalan hak-hak anggota DPRD tapi (mereka) menyampaikan bahwa tidak ada uang di daerah ini," ungkapnya.

Menurutnya, semua anggota DPRD punya hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas maupun tunjangan yang disediakan.

"Perlu saya sampaikan kita punya hak yang sama di kantor ini sebagai anggota DPRD cuma dalam aturan harus ada pimpinan untuk mengakomodasi hak-hak anggota," cetusnya.