Sopir Truk Batu Bara Demo di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Minta Jalan Nasional Bisa Dilalui Lagi

JAMBI, KOMPAS.com- Sejumlah sopir angkutan batu bara menggelar aksi demo di depan Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Senin (8/1/2024) sampai 22.00 WIB.

Mereka menuntut pembukaan jalan nasional agar mereka dapat mengangkut batu bara kembali.

Dalam demo tersebut sekitar 2.000 sopir berkumpul dan memarkirkan truk batu bara di halaman rumah dinas, sehingga membuat kemacetan cukup parah.

Baca juga: Diduga Sakit, Sopir Truk Batu Bara di Lubuk Linggau Meninggal Saat Konvoi

Sebelumnya pemerintah dengan tegas telah menutup akses jalan nasional untuk operasi angkutan batu bara terhitung 1 Januari 2024.

"Pasca-penutupan ini banyak sopir sudah mengeluh, tidak punya pemasukan. Anak-anak mau bayar uang sekolah dan kuliah. Belum lagi harus bayar sewa rumah dan kredit mobil," kata Ketua Komunitas Sopir batu bara (KS Bara), Tursiman melalui sambungan telepon, Selasa (9/1/2024).

Ia mengatakan dampak penutupan lebih dari sepekan ini sangat memukul perekonomian para sopir. Total sopir asli Jambi lebih dari 5.000 orang.

Para sopir merasa pemerintah hanya menutup sebagian akses angkutan batu bara. Untuk angkutan batu bara menuju Bengkulu dan Sumatera Barat tetap beroperasi.

Sedangkan untuk yang di Jambi, angkutan batu bara jalur sungai tetap boleh melintas.

"Gubernur harus memberikan rasa adil. Jangan ada sopir yang boleh bekerja dan ada yang tidak. Kalau ke Bengkulu dan Sumatera Barat mengapa boleh? Mereka juga gunakan jalan nasional," kata Tursiman.

Baca juga: Macet Panjang di Jambi karena Truk Batu Bara yang Tak Kunjung Tuntas

Untuk itu, sopir meminta penutupan secara menyeluruh aktivitas di Jambi, agar memberikan rasa keadilan.

Terkait solusi dari gubernur akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) selama tiga bulan, para sopir mengatakan hal tersebut bukan solusi, karena sifatnya hanya sementara.

"Kita mau solusi jangka panjang. Sopir ini bukan mau hidup 2-3 bulan saja. Tapi untuk waktu lama, kebutuhan dasar sopir seperti kredit mobil, sewa rumah dan biaya anak sekolah, tidak akan bisa tercover oleh BLT," kata Tursiman.

Penutupan akses jalan nasional pada dasarnya adalah upaya pemerintah untuk menekan perusahaan batu bara, agar membuat jalan khusus batu bara yang telah belasan tahun tak kunjung terealisasi.

Untuk solusi menjelang pembuatan jalan khusus batu bara, Gubernur Jambi, Al Haris telah menyiapkan skema bantuan langsung tunai (BLT) selama 3 bulan.

"Kami sudah menyiapkan bagi sopir angkutan batu bara yang terdampak langsung akan kami bantu melalui BLT," kata Al Haris.

Baca juga: Di Depan Mahasiswa, Anies Janji Berantas Tambang Ilegal di Jambi

Sementara untuk besaran BLT yang akan dikucurkan pemerintah akan menghitung dahulu besaran anggaran yang diperlukan untuk sopir angkutan batu bara yang terdampak.

Terkait jumlah sopir batu bara yang akan mendapatkan bantuan itu, Haris menegaskan bahwa jumlahnya berkisar empat ribuan orang.

Sepekan yang lalu, Gubernur Jambi, Al Haris dan DPRD Provinsi Jambi, TNI/Polri lalu pihak kejaksaan telah meneken kesepakatan bersama pada 1 Januari 2024.

Kesepakatan itu berisi pernyataan bahwa kendaraan pengangkutan pertambangan batu bara yang menggunakan jalan umum dilarang beroperasi di ruas jalan nasional untuk mulut tambang dari Kabupaten Merangin, Bungo, Tebo, dan Sarolangun.

Dari lokasi itu, truk mengangkut batu bara menuju Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Niaso.

Angkutan batu bara dilarang menggunakan jalan umum untuk ruas jalan Sarolangun-Batanghari-Pijoan-Simpang Rimbo-Pal 10-Lingkar Selatan- Simpang 46-Pelabuhan Talang Duku dan Niaso.

Baca juga: Marak Pelemparan Batu di Muara Enim, Sopir Truk Batu Bara Takut Melintas

Mulut tambang dari Sungai Bahar-Desa Pelempang Muaro Jambi dilarang menggunakan jalan umum dari mulut tambang hingga TUKS begitu juga yang berasal dari Sungai Gelam, Muaro Jambi.