Sejarah Pangkalpinang, Bermula dari 7 Tambang Timah dengan 35 Pekerja China

Menelisik wilayah geografis distrik Pangkalpinang pada pertengahan abad 19 Masehi, masa Hindia Belanda, menunjukkan bahwa wilayah distrik Pangkalpinang cukup luas dan sangat representatif serta strategis sebagai satu distrik di Pulau Bangka yang kemudian berkembang menjadi ibu kota Keresidenan Bangka Belitung.

"Pada perkembangan selanjutnya, 3 September 1913, Pangkalpinang ditetapkan sebagai ibu kota keresidenan Bangka dan menjadi pusat pemerintahan (bestuur) menggantikan Kota Mentok. Kemudian Pangkalpinang ditetapkan menjadi ibu kota keresidenan Bangka Belitung atas dasar ordonansi 2 Desember 1933," beber Elvian yang juga menjabat Sekwan DPRD Pangkalpinang.

Baca juga: Menambang Timah di Tengah Kota Pangkalpinang, Belasan Orang Ditangkap

Menurut Elvian, pada masa Jepang sejak 15 Februari 1942, Kota Pangkalpinang menjadi pusat pemerintahan Bangka Belitung Gunseibu. Setelah kemerdekaan berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera Teuku Moh Hasan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pangkalpinang dibentuk sebagai Kota B yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Sumatera Selatan.

Pada masa mempertahankan kemerdekaan antara tahun 1948-1949, Pangkalpinang menjadi kota penting tempat berlangsungnya diplomasi politik Internasional, mulai dari dilaksanakannya Konferensi Pangkalpinang hingga dilaksanakannya berbagai pertemuan antara Delegasi Republik Indonesia, Delegasi Pemerintah Belanda, Badan Perwakilan Federal BFO dan Badan PBB seperti KTN dan UNCI.

"Pada 22 April 1950, Kota Pangkalpinang di samping sebagai ibu kota keresidenan Bangka Belitung ditetapkan juga menjadi ibu kota Kewedanaan Bangka Tengah," ujar Elvian.

Berdasar Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tanggal 14 November 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kota Pangkalpinang berkembang menjadi kota kecil yang membentuk suatu pemerintahan kota.

Baca juga: Bendera Merah Putih 78 Meter Terbentang di Jembatan Emas Pangkalpinang: Momen Jaga Ideologi Pancasila

Perkembangan Kota Pangkalpinang selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 Tanggal 4 Desember 2000 ditetapkan menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.