Menyoal Polisi yang Gunakan Kata "Persetubuhan" di Kasus Kekerasan Seksual Anak oleh 11 Pria di Sulteng

Bagaimana respons pihak kepolisian?

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti membantah bahwa pernyataan Kapolda Sulteng yang menggunakan kata “persetubuhan” tidak tepat.

Menurutnya, itu sudah sesuai dengan perundang-undangan yang menjadi rujukan, yakni UU Perlindungan Anak.

“Terkait kasus ini, pasal yang digunakan penyidik untuk menjerat pelaku adalah pasal 81 ayat 2 UU Perlindungan Anak,” ujar Poengki.

Dalam undang-undang tersebut, jelasnya, penggunaan tipu daya atau imung-iming dan kekerasan memiliki sanksi pidana yang sama.

Selain itu, digunakan juga pasal 65 dalam UU KUHP untuk perulangan kejahatan yang dilakukan pelaku.

Baca juga: Polisi Tangani Kasus ABG Diperkosa di Sulteng Diminta Tak Salahkan Korban

“Jadi kalau melihat pasal perulangan kejahatan maka ancaman hukumannya maksimal 15 tahun ditambah sepertiga, yaitu lima tahun, sehingga total 20 tahun penjara. Apalagi jika ada kerusakan fungsi reproduksi, maka ancaman hukumannya bisa ditambah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa penyidik tidak menggunakan KUHP baru yang mengkategorisasikan persetubuhan anak sebagai pemerkosaan, karena perundang-undangan tersebut baru berlaku pada 2026.

Poengki mengatakan bahwa tim penyidik juga tidak lupa dengan pasal-pasal dalam UU TPKS seperti pasal 4 ayat (2) huruf c, pasal 6 huruf c, pasal 12, pasal 15 huruf e, f, g, m, n, pasal 16 ayat (1) dan (2).

“Dengan demikian ada pasal-pasal berlapis yang menjerat para pelaku berdasarkan UU Perlindungan Anak, UU TPKS dan KUHP,” katanya.

Ia mengatakan bahwa saat ini proses penyidikan sudah diambil alih oleh Polda dan harus sesuai fakta yang berdasarkan keterangan korban, saksi, dan bukti-buktu yang ada.

Baca juga: Kapolri Atensi Kasus ABG 16 Tahun Diperkosa 11 Pria di Sulteng yang Disebut Polisi Persetubuhan

“Mohon semua pihak menunggu hasil penyidikan. Saat ini penyidikan sudah diambil alih Polda. Penyidik harus bebas dari intervensi. Ada Bareskrim yang melakukan supervisi dan Kompolnas yang melakukan pengawasan fungsional.

“Kami mendorong penyidik profesional dengan dukungan scientific crime investigation agar hasilnya valid,” ujar Poengki.

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan memastikan kasus kekerasan seksual terhadap anak 15 tahun akan diusut tuntas.

Ia mengatakan terkait oknum Brimob yang diduga terlibat tengah didalami oleh Polres Parigi Moutong. Dia menyatakan bakal menindak jika terbukti bersalah.

"Terkait dengan keterlibatan anggota, tentu kasus itu ditangani oleh Polres Parigi Moutong," kata Ahmad kepada media, Jumat (2/6).

Baca juga: Tolak Kasus ABG di Sulteng Disebut Persetubuhan, Pemerhati Anak: Kalau Korbannya Anak, Tetap Pemerkosaan

Shutterstock Ilustrasi kekerasan seksual pada anak.

Ketika ditanya soal Polda Sulteng menyebut kasus itu bukan pemerkosaan, melainkan persetubuhan anak di bawah umur, Ramadhan tidak memberi comentar. Dia hanya mengatakan akan mengusut perkara tersebut secara proporsional.

"Nanti kita lihat, yang jelas kasus ini ditangani secara proporsional dan profesional. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kami pastikan kasus ini tidak ada yang ditutupi," tegasnya.

Disebut sebagai kasus persetubuhan bukan pemerkosaan

Dalam konferensi pers pada Kamis (1/6), Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Agus Nugroho mengatakan bahwa penggunaan kata ‘pemerkosaan’ dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak berusia 15 tahun di Parimo, Sulawesi Tengah itu keliru.

”Kasus yang terjadi bukanlah perkara atau kasus pemerkosaan ataupun rudapaksa apalagi sebagaimana kita maklumi bersama beberapa waktu yang lalu ada yang menyampaikan pemerkosaan yang dilakukan oleh 11 orang secara bersama-sama, saya ingin meluruskan penggunaan istilah itu.

Baca juga: Sebut ABG 16 Tahun Diperkosa 11 Pria sebagai Kasus Persetubuhan, Kapolda Sulteng Disentil Kurang Piknik

“Kita tidak menggunakan istilah pemerkosaan, melainkan persetubuhan anak di bawah umur," ujar Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Agus Nugroho

Ia menjelaskan bahwa alasan dia mengganti istilah 'pemerkosaan' menjadi 'persetubuhan' anak karena mengacu pada aturan hukum yang berlaku.

“Apabila kita mengacu pada istilah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP ini secara jelas dinyatakan bahwa unsur yang bersifat konstitutif di dalam kasus pemerkosaan adalah adanya tindakan kekerasan atau pun ancaman kekerasan,” lanjut Agus.

Hingga Minggu (4/06) Polda Sulawesi Tengah telah menahan 10 dari 11 tersangka yang diduga pelaku dan memeriksa sejumlah saksi.

Salah satunya adalah seorang anggota Polri berinisial MKS yang berpangkat Inspektur Dua atau Ipda di Polres Parigi Moutong. MKS telah diberhentikan dari tugasnya sejak dilakukan proses pemeriksaan awal.

MKS ditetapkan sebagai tersangka setelah pemeriksaan terhadap dirinya sejak Rabu (31/5).

Baca juga: Kondisi Terkini Anak 16 Tahun Korban Perkosaan di Parimo Sulteng, Dokter Akan Angkat Rahim Korban

"Kami tetapkan sebagai tersangka malam ini, selanjutnya diperiksa dengan status tersangka dan kemudian langsung ditahan," kata Kapolda Sulteng Inspektur Jenderal Agus Nugroho seperti dikutip Antara.

Pada Selasa (30/5) lalu, pendamping korban, Salma Masri, mengatakan kondisi kesehatan anak terus memburuk lantaran alat reproduksinya mengalami infeksi akut dan rahimnya terancam diangkat.

Salma Masri bercerita psikis korban anak hingga saat ini masih sangat terguncang. Situasi tersebut diperparah dengan kondisi kesehatannya yang kian memburuk.

Dalam sejumlah rangkaian pemeriksaan ditemukan adanya infeksi akut pada alat reproduksi korban anak sehingga harus dilakukan tindakan operasi untuk mengangkat rahimnya.