Cetak Undangan Paripurna DPRD Lampung Rp 80 Juta, Kabag Umum: Itu Cuma Pagu Anggaran

LAMPUNG, KOMPAS.com - Unggahan foto LPSE Sekretariat DPRD Provinsi Lampung viral di media sosial terkait undangan rapat paripurna yang dianggap warganet bernilai fantastis.

Foto berupa bidik layar itu diunggah akun Twitter @PartaiSocmed pada Rabu (22/3/2023).

Dalam foto itu terlihat anggaran pencetakan undangan rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan nilai Rp 80 juta.

“Ada aja ya caranya cari duit? Bikin undangan rapat untuk 85 anggota DPRD Lampung saja biayanya sampai 80 jeti!,” tulis akun @PartaiSocmed.

Baca juga: Gara-gara Ambil Buah Kelapa Tanpa Izin, Bocah 11 Tahun Dianiaya Kakek di Lampung

Tak pelak, unggahan ini menimbulkan reaksi beragam dari warganet. Sebagian besar warganet menilai anggaran itu tidak wajar.

Dari penelusuran Kompas.com di laman LPSE tersebut, terdapat satu file PDF berisi intruksi khusus terkait spesifikasi undangan itu.

Spesifikasi itu adalah undangan berukuran 220 milimeter (mm) x 170 mm, kartu dan amplop undangan dicetak berwarna, berlogo DPRD Provinsi Lampung, dan berbahan kingstruk atau art paper ukuran 210 gram.

Baca juga: Tarif Tol Palembang-Lampung Terbaru 2022

Saat dikonfirmasi, Kabag Umum Sekretriat DPRD Provinsi Lampung Ainil Fikri membenarkan adanya pengadaan undangan tersebut.

"Benar, pengadaan undangan untuk rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung merayakan ulang tahun Provinsi Lampung," kata Fikri saat ditemui di Ruang Humas, Jumat (24/3/2023).

Fikri juga membenarkan jika nilai pengadaan undangan itu adalah Rp 80 juta untuk 4.000 undangan.

"Tapi itu cuma pagu anggaran saja, atau nilai maksimal. Realisasinya nggak nyampe segitu," kata Fikri.

Menurutnya, harga per lembar undangan dengan spesifikasi itu mencapai Rp 20.000.

Dia menjelaskan, mulanya memang ada rencana yang diundang mencapai 4.000 orang dan instansi. Namun setelah rapat beberapa kali, diputuskan undangan hanya sebanyak 1.200 orang/instansi.

"Jadi yang realisasinya hanya 1.200 undangan yang dicetak," kata Fikri.

Total nilai yang harus dibayar, kata Fikri adalah Rp 24 juta.