"Ini juga belum dibayarkan, karena harus ada surat perubahan," kata Fikri.
Kabag Humas Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Hendri Atmajaya, membenarkan biaya pencetakan undangan itu belum dibayarkan kepada pihak vendor.
Karena ada adendum dari jumlah banyaknya undangan yang tercantum di LPSE dengan kesepakatan akhir.
"Di awal memang rencananya mau 4.000 undangan disebar, tapi seiring berjalan waktu dan rapat beberapa kali, disepakati undangan hanya 1.200, tapi yang tercantum di website sudah 4.000," kata Hendra.
Begitu pun realisasinya, hanya 1.200 undangan rapat paripurna yang disebarkan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.