Cerita Kepala Kejari Bandar Lampung, Kantornya Pernah Kemalingan Justru Beri Pelaku Restorative Justice

Prinsip utama dalam keadilan restorative adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Menurut Helmi, hal ini juga kebijakan yang telah diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan restorative dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bangun rumah restorative justice

Sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan keadilan restoratif, Helmi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung pun membangun Rumah Restorative Justice.

Tempat ini diresmikan pada Senin (5/12/2022) dan bertempat di Sesat Agung Tiyuh Kedamaian Warga Balaw, Kecamatan Tanjung Karang Timur.

Menurut Helmi, pembentukan Rumah Restorative Justice ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana di luar persidangan.

"Kita libatkan masyarakat, tokoh agama serta tokoh adat dalam upaya penegakan hukum bersama-sama dengan kejaksaan," kata Helmi.

Baca juga: Cerita Ibu Gendong Bayi dan Gandeng Erat Anak 10 Tahun saat Erupsi Semeru, Panik Dengar Bunyi Gemuruh

Helmi menjabarkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa mengajukan keadilan restoratif, diantaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ancaman hukuman tidak lebih dari lima tahun.

Kemudian, telah ada kesepakatan perdamaian korban dan tersangka serta nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2,5 juta.

"Prinsip pentingnya adalah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan," kata Helmi.