Menteri ATR/BPN Minta Reforma Agraria Dibahas pada KMAN VI di Jayapura

Mereka adalah Ketua Umum KMAN VI Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, Ketua Panitia Pengarah KMAN VI Abdon Nababan, Sekretaris Panitia Tommy Indyan, Koordinator Acara M. Arman, Koordinator Infokom Abdi Akbar, dan Penggalangan Dana Mandiri KMAN VI Monang Arifin Saleh.

Gagasan Menteri ATR/BPN disamput baik Ketua Damannas

Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Nasional (Damannas) Abdon Nababan yang juga menjadi Ketua Panitia Pengarah KMAN VI dan menyambut baik gagasan dari Menteri ATR/BPN soal reforma agraria.

Menurutnya, reforma agraria di wilayah adat, sudah ada kesepakatannya pada 2011. Namun, terkait urusan hak ulayat, banyak sekali peraturannya, sehingga tidak pernah mendapatkan komitmen yang konkret.

“Di KMAN VI, saya berharap ini nanti kita diskusikan,” kata Abdon di sela-sela pertemuan dengan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto di kantornya.

Abdon menyatakan senang bahwa di Kementerian ATR/BPN sekarang sudah ada kemajuan karena sudah ada direktur yang mengurus hak masyarakat adat.

Baca juga: Sambut Peserta KMAN VI, Pemkab Jayapura dan Masyarakat Adat Benahi Lokasi Pariwisata di Papua

“Dulu tidak ada, sekarang sudah ada Direktur. Tapi itu pun, direktur ini masih terlalu kecil (kewenangan dan perannya),” ujarnya.

Ia mengusulkan ke depannya ada orang atau unit yang punya otoritas lebih besar di Kementerian ATR/BPN yang bisa ambil keputusan praktis di lapangan.

“Sekarang gantung,” katanya.

Abdon menjelaskan bahwa sudah 20 tahun terakhir ini, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melatih masyarakat adat untuk melakukan pemetaan wilayah adat secara partisipatif.

Ia menambahkan, Kementerian ATR/BPN bisa menggunakan masyarakat adat yang dilatih oleh AMAN untuk diintegrasikan ke dalam sistem guna melakukan pendaftaran.

Abdon juga menyebut kalau AMAN sekarang ini sudah mendaftarkan sebanyak 20,7 juta hektare (ha) wilayah adat.

“Kami bisa mengejar target soal pendaftaran karena masyarakat adat tidak minta sertifikat, cukup didaftarkan karena masyarakat adat belum hadir di administrasi negara,” kata Abdon.

Baca juga: Dukung KMAN VI, Masyarakat Adat di Jayapura Siapkan Rumahnya untuk Penginapan Peserta

Ia menyatakan ketidakhadiran negara di tengah masyarakat adat, sebenarnya karena masyarakat adat belum hadir. Ini disebabkan karena administrasinya tidak benar seperti yang terjadi di Papua sekarang.

Pada kesempatan ini, Abdon meminta Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bisa hadir di KMAN VI.

“Gagasan sudah banyak, tapi belum pernah kita konsolidasikan menjadi sesuatu yang operasional. Saya berharap di Kongres nanti, ada sesuatu yang Menteri ATR/BPN berikan,” ungkap Abdon.