Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua PDI-P Solo FX Rudy soal Dewan Kolonel: Tak Bisa Dianggap Candaan Politik

Kompas.com - 23/09/2022, 12:33 WIB
Labib Zamani,
Ardi Priyatno Utomo

Tim Redaksi

SOLO, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, munculnya Dewan Kolonel di internal PDI-P tidak bisa dianggap sebagai guyonan atau candaan politik.

Dewan Kolonel usulan dari Johan Budi, salah satu anggota Fraksi PDI-P DPR RI tersebut untuk mendukung Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani maju sebagai calon presiden (capres) 2024.

Rudy, sapaan akrabnya mengatakan, Dewan Kolonel tidak bisa dianggap sebagai guyonan politik karena PDI-P memiliki struktur organisasi yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Baca juga: Kata FX Hadi Rudyatmo Soal Dewan Kolonel: Tidak Ada dan Tidak Benar

"Enggak bisa (dianggap guyonan), kelas elite kok guyonan," kata Rudy ditemui di kediamannya Pucangsawit, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Jumat (23/9/2022).

Menurut dia untuk mendongkrak suara capres dan cawapres di Pilpres 2024, PDI-P sudah memiliki mesin partai dari tingkat pusat hingga daerah.

"Kita itu sudah punya DPP, DPD, DPC, PAC ranting, anak ranting, badan dan sayap partai. Sudah sesuai dasar, ngapain nyari yang lain. Sudah jelas," tegas Rudy.

Oleh karena itu, Rudy pun sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Pusat (DPP) PDI-P Hasto Kristiyanto AD/ART PDIP tak mengatur pembentukan Dewan Kolonel.

"Itu urusan mereka-mereka. Namun, Dewan Kolonel itu tidak ada di AD/ART. Yang ada DPP, DPD dan DPC. Sikap Pak Sekjen tepat karena Ibu Mega pun juga bilang tidak ada itu (Dewan Kolonel) di AD/ART," ungkap Rudy.

Sebelumnya diberitakan, anggota Fraksi PDI-P DPR Johan Budi mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan dibentuknya sekumpulan anggota Dewan Fraksi PDI-P bernama "Dewan Kolonel".

Baca juga: Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral, Perang Dukungan buat Puan dan Ganjar Maju Pilpres 2024

Johan Budi menyatakan, Dewan Kolonel dibentuk untuk mendukung Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Jadi gini, gini, gini. Di fraksi PDI-P itu, waktu itu saya lupa 2-3 bulan yang lalu lah. Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim," kata Johan Budi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Menurut Johan Budi, pembentukan Dewan Kolonel ini tidak ada kaitannya dengan DPP PDI-P.

Namun, ia mengatakan bahwa terbentuknya Dewan Kolonel merupakan keinginan sekelompok anggota Fraksi PDI-P.

Baca juga: Megawati Tegaskan Dewan Kolonel Tak Ada dalam AD/ART PDI-P

Di sisi lain, Johan Budi menegaskan bahwa kelompok ini tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan.

"Tentu kita masih nunggu keputusan ibu ketua umum siapa yang (dipilih). Tapi, kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini juga menyatakan, Dewan Kolonel tidak main-main mendukung Puan Maharani maju capres 2024.

Menurut Johan Budi, anggota Dewan Kolonel kini berisikan 12 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesaksian Penumpang KM Bukit Raya Saat Kapal Terbakar, Sempat Disebut Ada Latihan

Kesaksian Penumpang KM Bukit Raya Saat Kapal Terbakar, Sempat Disebut Ada Latihan

Regional
Irjen Pol Purn Johni Asadoma Mendaftar sebagai Calon Gubernur NTT ke PAN

Irjen Pol Purn Johni Asadoma Mendaftar sebagai Calon Gubernur NTT ke PAN

Regional
Jadi Bandara Domestik, SMB II Palembang Tetap Layani Penerbangan ke Jeddah dan Mekkah

Jadi Bandara Domestik, SMB II Palembang Tetap Layani Penerbangan ke Jeddah dan Mekkah

Regional
Mahasiswa di Ambon Tewas Gantung Diri, Diduga karena Masalah Asmara

Mahasiswa di Ambon Tewas Gantung Diri, Diduga karena Masalah Asmara

Regional
Cabuli Anak Tiri Saat Istri Tak di Rumah, Pria di Agam Ditangkap Polisi

Cabuli Anak Tiri Saat Istri Tak di Rumah, Pria di Agam Ditangkap Polisi

Regional
BPBD Minta Warga Lebak Waspadai Hujan Lebat di Malam Hari

BPBD Minta Warga Lebak Waspadai Hujan Lebat di Malam Hari

Regional
Napak Tilas 2 Abad Traktat London, BI Pamerkan Uang Kuno

Napak Tilas 2 Abad Traktat London, BI Pamerkan Uang Kuno

Regional
2 Pembeli Cula Badak Taman Nasional Ujung Kulon Ditangkap

2 Pembeli Cula Badak Taman Nasional Ujung Kulon Ditangkap

Regional
Aniaya 2 'Debt Collector', Aiptu FN Sudah Jadi Tersangka

Aniaya 2 "Debt Collector", Aiptu FN Sudah Jadi Tersangka

Regional
Kunci di Balik Kegigihaan Ernando Ari, Ada Doa Ibu yang Tak Pernah Padam

Kunci di Balik Kegigihaan Ernando Ari, Ada Doa Ibu yang Tak Pernah Padam

Regional
Karyawan Warung Bakso di Semarang Perkosa Rekan Kerjanya, Pelaku: Saya Nafsu

Karyawan Warung Bakso di Semarang Perkosa Rekan Kerjanya, Pelaku: Saya Nafsu

Regional
Cerita Pilu Kasus Adik Aniaya Kakak di Klaten, Ibu yang Sakit Stroke Tak Tahu Anaknya Tewas

Cerita Pilu Kasus Adik Aniaya Kakak di Klaten, Ibu yang Sakit Stroke Tak Tahu Anaknya Tewas

Regional
Tolak Kenaikan UKT, Ratusan Mahasiswa Unsoed Geruduk Rektorat

Tolak Kenaikan UKT, Ratusan Mahasiswa Unsoed Geruduk Rektorat

Regional
Tanggapan RSUD Ulin Banjarmasin Usai Dilaporkan atas Kasus Malapraktik

Tanggapan RSUD Ulin Banjarmasin Usai Dilaporkan atas Kasus Malapraktik

Regional
Soal Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat, Sandiaga Uno: Tak Akan Ada Tindak Lanjut

Soal Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat, Sandiaga Uno: Tak Akan Ada Tindak Lanjut

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com