Ketua PDI-P Solo FX Rudy soal Dewan Kolonel: Tak Bisa Dianggap Candaan Politik

Dewan Kolonel usulan dari Johan Budi, salah satu anggota Fraksi PDI-P DPR RI tersebut untuk mendukung Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani maju sebagai calon presiden (capres) 2024.

Rudy, sapaan akrabnya mengatakan, Dewan Kolonel tidak bisa dianggap sebagai guyonan politik karena PDI-P memiliki struktur organisasi yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Enggak bisa (dianggap guyonan), kelas elite kok guyonan," kata Rudy ditemui di kediamannya Pucangsawit, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Jumat (23/9/2022).

Menurut dia untuk mendongkrak suara capres dan cawapres di Pilpres 2024, PDI-P sudah memiliki mesin partai dari tingkat pusat hingga daerah.

"Kita itu sudah punya DPP, DPD, DPC, PAC ranting, anak ranting, badan dan sayap partai. Sudah sesuai dasar, ngapain nyari yang lain. Sudah jelas," tegas Rudy.

Oleh karena itu, Rudy pun sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Pusat (DPP) PDI-P Hasto Kristiyanto AD/ART PDIP tak mengatur pembentukan Dewan Kolonel.

"Itu urusan mereka-mereka. Namun, Dewan Kolonel itu tidak ada di AD/ART. Yang ada DPP, DPD dan DPC. Sikap Pak Sekjen tepat karena Ibu Mega pun juga bilang tidak ada itu (Dewan Kolonel) di AD/ART," ungkap Rudy.

Sebelumnya diberitakan, anggota Fraksi PDI-P DPR Johan Budi mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan dibentuknya sekumpulan anggota Dewan Fraksi PDI-P bernama "Dewan Kolonel".

Johan Budi menyatakan, Dewan Kolonel dibentuk untuk mendukung Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Jadi gini, gini, gini. Di fraksi PDI-P itu, waktu itu saya lupa 2-3 bulan yang lalu lah. Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim," kata Johan Budi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Menurut Johan Budi, pembentukan Dewan Kolonel ini tidak ada kaitannya dengan DPP PDI-P.

Namun, ia mengatakan bahwa terbentuknya Dewan Kolonel merupakan keinginan sekelompok anggota Fraksi PDI-P.

Di sisi lain, Johan Budi menegaskan bahwa kelompok ini tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan.

"Tentu kita masih nunggu keputusan ibu ketua umum siapa yang (dipilih). Tapi, kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini juga menyatakan, Dewan Kolonel tidak main-main mendukung Puan Maharani maju capres 2024.

Menurut Johan Budi, anggota Dewan Kolonel kini berisikan 12 orang.