Kunjungi KPK, Pj Bupati SBB Lapor Temuan BPK dan Masalah Kepemilikan Aset Pemkab

AMBON, KOMPAS.com - Penjabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Andi Chandra As’aduddin mendadak mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Andi datang ke Gedung KPK untuk melaporkan sejumlah persoalan yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat, Rabu (14/9/2022).

Saat mendatangi kantor KPK, Andi didampingi sejumlah pejabat daerah, yakni Kepala Dinas PURP, Kepala Bapedda, Kepala Bagian Hukum,  Inspektur Daerah, Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Piru, dan Kasubdit Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Andi dan rombongan diterima Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Brigjen Pol Didik Agung Widjanarko, Direktur Wilayah V KPK Dian Patria, dan dua pegawai KPK lainnya.

“Kemarin kami datang ke kantor KPK di Jakarta untuk melakukan audensi,” kata Andi kepada Kompas.com via WhatsApp, Kamis (15/9/2022) malam.

Menurut Andi, ada beberapa masalah yang didiskusikan dengan KPK, khususnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada sejumlah proyek dan penyerobotan lahan dan aset milik Pemkab SBB.

Baca juga: Kebakaran 4 Rumdin Polisi di Seram Bagian Timur Diduga akibat Hubungan Pendek Arus Listrik

Pertemuan dengan KPK itu dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini tidak berjalan dengan baik dan tidak dipertanggungjawabkan.

“Jadi kami ingin melakukan penataan terhadap aset-aset milik pemda yang selama ini bermasalah agar memiliki kepastian hukum,” ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa hal yang akan ditindaklanjuti setelah pertemuan dengan KPK tersebut. Di antaranya, pembangunan sejumlah gedung pemerintah yang menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sejumlah gedung pemerintah yang dibangun itu ternyata berdiri di atas lahan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dari Pemkab SBB. Hal itu terjadi karena sertifikat lahan bukan lagi atas nama Pemkab SBB.

Andi menduga, dokumen dan sertifikat lahan milik Pemkab SBB telah dihilangkan dan dimanipulasi.

Informasi yang diterima Kompas.com, sejumlah kantor pemerintahan di SBB ternyata dibangun di atas lahan yang sertifikatnya atas nama salah satu mantan bupati.

“Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah ada unsur pidana di balik ini semua, karena secara hukum pemda tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut,” kata Andi.