Buruh Semarang Mengeluh "Terlindas" Gaji Rendah dan Tingginya Biaya Pendidikan Anak

SEMARANG, KOMPAS.com- Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mengawali aksi Hari Buruh Internasional di depan kantor Gubernur Jawa Tengah Rabu (1/5/2024) pukul 10.00 WIB.

Sekitar pukul 13.00 WIB ratusan peserta unjuk rasa dari kalangan mahasiswa merapatkan barisan bersama para buruh di Jalan Pahlawan, Kota Semarang.

Baca juga: May Day 2024, Buruh Perempuan di Jateng Tuntut Perlindungan dari Negara

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi KSPN, Muhadin mengeluhkan upah murah buruh Jateng. Upah tersebut tak sebanding dengan biaya kuliah atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang harus dibayarkan demi pendidikan anak-anaknya.

"Itu salah satunya, kenapa UKT sampai tinggi? Padahal buruh selama ini gajinya cuma segitu gitu aja, tapi kenapa untuk pendidikan tinggi pun harus dengan biaya yang tinggi?" teriak Muhaddin di hadapan peserta aksi, Rabu (1/5/2024).

Baca juga: Nestapa Buruh Angkut Garam di Madura, Bayaran Kecil dan Perlindungan Minim

Kenyataan itu jelas memberatkan bagi buruh untuk dapat memberikan hak pendidikan hingga bangku perkuliahan bagi anak-anak mereka

Menurutnya, pemerintah perlu mendengar dan mempertimbangkan permintaan buruh untuk menaikkan upah di Jateng. Apalagi biaya hidup kian tinggi.

"Apa bapak ibu setuju? Tidak kan? Karena itu memberatkan kita kaum buruh yang selama ini (kita) tertindas dengan gaji yang rendah. Sementara untuk menjalani atau mendidik anak-anak kita jadi mahasiswa berpendidikan tinggi harus keluarin biaya tinggi, itu memberatkan kita," tegasnya.

Baca juga: Cerita Buruh DIY yang Tak Bisa Beli Rumah: Gaji Kecil, Harga Hunian Gila-gilaan

Senada, Saefudin yang juga Korlap aksi unjuk rasa itu mengeluhkan biaya hidup yang tak sebanding dengan penghasilan bulanan sebagai buruh dengan upah rendah.

"Kita harus pintar mengatur keuangan kita, selain untuk istri, juga untuk biaya pendidikaan anak, untuk biaya jajan per harinya, berapa uang yang harus kita keluarkan? Sedangkan kita tahu bahwa upah di Jateng ini sangat rendah kawan-kawan, betul? Jawa Tengah menjadi upah terendah dibandingkaan provinsi yang lain. Ini sangat ironis," kata Saefudin.

Dia juga mengecam disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibuslaw oleh DPR dinilai tak sesuai rencana awal untuk menarik investor untuk menanam modal di Indonesia.

Namun niat itu dinilai mengesampingkan kesejahteraan buruh yang jauh dari kata layak.

Baca juga: Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi May Day di Istana

Dia sangat berharap agar pemerintah menjadikan buruh sebagai pertimbangan dalam merangkai setiap kebijakan terkait ketenagakerjaan.

"Karena kita tahu dengan UU Omnibuslaw, UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR, dan kemudian digugat, tapi kemudian tetap dipakai, jelas ini melanggar UU, yang nyatanya sampai saat ini kesejahteraan buruh masih sangat minim," paparnya dalam orasi.

Aksi May Day ini masih akan terus berlanjut hingga pukul 16.00 WIB. Kelompok buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menyusul sore nanti.

KSPI Jateng melayangkan tiga tuntutan kepada pemerintah. Mulai dari pencabutan Omnibuslaw, pencabutan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia) Apindo terhadap UMK Jateng 2024, penghapusan outsourcing, dan tolak upah murah.