Tak hanya itu, kata dia, penanganan kasus stunting juga dilakukan dengan kolaborasi antara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Wonogiri dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Dinas Sosial (Dinsos).
“Apabila setelah diidentifikasi ibu hamil yang masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berarti akan masuk ke Dinsos dengan mengintegrasikan bantuan sosial (bansos). Sementara itu, di wilayah Dinkes memberikan dampingan berupa pemberian vitamin dan makanan tambahan,” katanya.
Sementara itu, DPPKBP3A memiliki otoritas dalam membentuk tim pendamping keluarga yang di dalamnya terdapat posyandu, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta kader.
Baca juga: BBM Naik, Pemkab Wonogiri Siapkan Subsidi Rp 6-8 Miliar untuk Transportasi Umum
Integritas dari tiga dinas tersebut nantinya akan membahas mengenai stunting secara bersama dengan program yang telah diinisiasi oleh kementerian dan lembaga melalui dinas teknis.
“Makanya kami akan mengeroyok bareng dengan Go Nyawiji atau Bersatu padu bersama untuk menangani kasus stunting di Kabupaten Wonogiri,” ujarnya.
Untuk perihal anggaran, Jekek mengatakan anggaran yang tersedia sudah sangat cukup untuk melakukan langkah percepatan penurunan stunting. Anggaran cukup karena mendapat alokasi dari dana desa untuk mengatasi permasalahan stunting.
“Maka saya yakin saat metodologi pola penanganan stunting dikelola secara bersama-sama dengan instrumen yang sama dan titik tumpu yang sama akan menghasilkan big data yang sama dan pada akhirnya Wonogiri akan zero stunting pada 2024,” jelasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.