Stunting Wonogiri Turun Jadi 12,8 Persen, Bupati Jekek: Kami Rangking Tiga Se-Jateng Kasus Stunting Terendah

KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri berhasil menurunkan angka stunting di wilayahnya dari 24 persen menjadi 12,8 persen atau terendah ketiga di Jawa Tengah (Jateng).

“Pada 2018, jumlah kasus stunting mencapai 24 persen. Empat tahun kemudian jumlah itu akan turun menjadi 12,8 persen,” ungkap Bupati yang akrab di sapa Jekek ini dalam keterangan persnya di Wonogiri, Senin (12/9/2022).

“Kami saat ini sudah berada rangking tiga se-Jateng dengan kasus stunting yang terendah. Bahkan, penanganan prevalensi stunting Wonogiri terbaik kedua se-Jateng,” tambah Bupati Jekek.

Bupati Jekek mengatakan, turunnya angka stunting di Kabupaten Wonogiri tak luput dari campur tangan penanganan yang terintegrasi oleh seluruh pihak.

Ia mengatakan, menurunnya angka stunting sebanyak 11,2 persen menjadikan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan yang terlibat optimis untuk menjadikan Kabupaten Wonogiri terbebas kasus stunting pada 2024.

Lebih lanjut, kata Bupati Jekek, apabila dua tahun tidak dilanda pandemi Covid-19, maka pada 2022 ini Wonogiri bisa dikatakan sudah bebas dari kasus stunting.

“Dua tahun mengalami pandemi Covid-19 berpengaruh pada penanganan stunting. Apalagi saat pandemi tidak ada lagi pendampingan dan kegiatan pos pelayanan terpadu (Posyandu),” ucap Bupati Jekek.

Langkah strategis menuju zero stunting

Pada kesempatan tersebut, Bupati Jekek juga mengungkakan, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menuju Wonogiri 2024 zero stunting,

Adapun langkah yang akan dilakukan adalah mengintegrasikan data-data yang dimiliki dengan dinas teknis yang memiliki otoritas dalam penanganan kasus stunting.

Dengan demikian, Kabupaten Wonogiri harus memiliki data terpadu agar bisa sukses dalam penanganan stunting dan menjadikan Wonogiri zero stunting.

“Saat ini, Pemkab Wonogiri terus berfokus dalam menangani kasus stunting dengan kelahiran Januari hingga September 2022. Jumlah yang terdata sekitar 288 bayi terkualifikasi stunting. Jumlah itu tentunya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah kehamilan yang mencapai 3.086 kelahiran,” jelas Bupati Jekek.

Kasus stunting sebanyak 288 bayi itu diidentifikasi dari ciri-ciri saat bayi lahir. Salah satu cirinya adalah bayi lahir dengan panjang badan kurang dari 46 sentimeter (cm).

Untuk diketahui, ratusan bayi tersebut terlahir dalam kondisi stunting lantaran saat hamil ibunya menderita anemia.

Atas dasar itu, Jekek mengatakan, Pemkab Wonogiri menggalakkan upaya mengonsumsi obat penambah darah sejak dini bagi parempuan.

“Salah satu upaya yang konstruktif agar mempersiapkan perempuan dewasa dalam kondisi sehat minimal tidak menderita anemia adalah menggerakan para remaja untuk mengonsumsi obat penambah darah sejak dini,” kata Jekek.

Tak hanya itu, kata dia, penanganan kasus stunting juga dilakukan dengan kolaborasi antara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Wonogiri dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Dinas Sosial (Dinsos).

“Apabila setelah diidentifikasi ibu hamil yang masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berarti akan masuk ke Dinsos dengan mengintegrasikan bantuan sosial (bansos). Sementara itu, di wilayah Dinkes memberikan dampingan berupa pemberian vitamin dan makanan tambahan,” katanya.

Sementara itu, DPPKBP3A memiliki otoritas dalam membentuk tim pendamping keluarga yang di dalamnya terdapat posyandu, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta kader.

Integritas dari tiga dinas tersebut nantinya akan membahas mengenai stunting secara bersama dengan program yang telah diinisiasi oleh kementerian dan lembaga melalui dinas teknis.

“Makanya kami akan mengeroyok bareng dengan Go Nyawiji atau Bersatu padu bersama untuk menangani kasus stunting di Kabupaten Wonogiri,” ujarnya.

Untuk perihal anggaran, Jekek mengatakan anggaran yang tersedia sudah sangat cukup untuk melakukan langkah percepatan penurunan stunting. Anggaran cukup karena mendapat alokasi dari dana desa untuk mengatasi permasalahan stunting.

“Maka saya yakin saat metodologi pola penanganan stunting dikelola secara bersama-sama dengan instrumen yang sama dan titik tumpu yang sama akan menghasilkan big data yang sama dan pada akhirnya Wonogiri akan zero stunting pada 2024,” jelasnya.