"Menurut kami sebaiknya BLT dialihkan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," ujarnya.
Pihaknya juga, lanjut dia, menyoroti kebijakan subsidi BBM selama ini dinilai tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati masyarakat kelas menengah ke atas.
Baca juga: Ribuan Mahasiswa Robohkan Pintu Gerbang Kantor DPRD NTB dalam Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM
Menurut dia, hanya 20 persen masyarakat miskin yang mengonsumsi BBM bersubsidi. Sisanya dibeli masyarakat kelas menengah dan atas.
"Karena itu kami mendesak pihak pemerintah (pihak keamanan) untuk segera menindak tegas para mafia BBM, karena akan merugikan Negara dan menindas masyarakat kelas bawah," katanya.
Pihaknya juga mendesak pemerintah agar lebih transparan menjelaskan kepada publik terkait kompensasi yang di maksud selain subsidi, serta proses alokasinya.
"Sehingga kami tadi minta DPRD Sikka untuk segera menindaklanjuti poin-poin tuntutan tersebut hingga ke pusat pemerintah dan memberi jaminan yang kongkret," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.