Memeratakan Pelayanan Kesehatan

Dengan bekal surat keterangan dari kepala desa, warga naik perahu cepat ke Pulau Atauro milik Timor Leste.

Dari sana ada pesawat kecil milik pemerintah Timor Leste yang menerbangkan pasien untuk berobat ke Dili. Semua dilayani tanpa biaya.

Antara penduduk Pulau Lirang dengan penduduk Timor Leste memang terdapat kedekatan budaya (Kompas, 20/1/2020). Namun pelayanan ini dihentikan sejak Covid-19 mewabah.

Modal pembangunan

Hari-hari ini Pemerintah dan DPR sedang membahas Rencana Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2023.

Dalam RUU tersebut disebutkan bahwa anggaran belanja tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 3.042 triliun, yang terbagi atas anggaran belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.230 triliun, dan anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 812 triliun.

Dalam TKD ini terdapat anggaran untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 183 triliun, yang terdiri atas: DAK fisik, DAK nonfisik, dan hibah kepada daerah.

Total DAK fisik adalah Rp 50 triliun, yang selanjutnya dibagi ke dalam 18 bidang-bidang pembangunan.

Untuk bidang kesehatan dan keluarga berencana dialokasikan sebesar Rp 13 triliun, bidang air minum Rp 1,9 triliun, bidang sanitasi Rp 1,6 triliun, bidang perumahan dan permukiman Rp 428 miliar, dan bidang transportasi perdesaan Rp 750 miliar.

Dalam DAK nonfisik (total Rp 130 triliun) terdapat anggaran untuk bantuan operasional kesehatan sebesar Rp 12,8 triliun.

Adapun untuk hibah kepada daerah dialokasikan Rp 2 triliun, tanpa ada uraian lebih lanjut selain penjelasan singkat: “Cukup jelas”.

Kemudian ada Dana Desa yang direncanakan sebesar Rp 70 triliun, dengan setiap desa menerima dana sekitar Rp 1 miliar.

Khusus untuk Provinsi-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, Papua Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juga dialokasikan dana otonomi khusus, yang besarnya berbeda-beda.

Pemerintahan Presiden Jokowi yang masih dua tahun ini sepatutnya memastikan bahwa dana-dana itu juga mengalir langsung ke Pulau Lirang dan daerah-daerah terluar, terpencil dan tertinggal lainnya.

Dengan demikian, pelayanan bidang kesehatan sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia, menjadi relatif sama baiknya, di manapun di Indonesia.

Sehingga tidak ada lagi kasus seperti yang dialami Martha Manuputty, yang harus berhari-hari melakukan perjalanan laut untuk mendapatkan pelayanan medis yang dibutuhkannya.

Kita berharap agar penduduk di daerah-daerah itu akan menyambut HUT Kemerdekaan RI di tahun-tahun mendatang dengan lebih gembira, seceria warga di daerah lain di Indonesia yang lebih maju.

Bukankah pembangunan sumber daya manusia juga merupakan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi? Mari kita tunggu realisasinya.