Memeratakan Pelayanan Kesehatan

SEPERTI halnya warga negeri ini saat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara setiap 17 Agustus, warga di Pulau Lirang itu juga memasang bendera merah putih di depan rumahnya. Yang berbeda adalah rumah warga itu sungguh sangat sederhana.

Dinding rumah terbuat dari bambu, beratap seng, tanpa jendela, hanya pintu yang agaknya selalu terbuka pada siang hari.

Rumah itu berada di perbukitan yang gersang, kering dan panas. Namun bendera merah putih berkibar dengan tegak di halaman rumah itu.

Itu adalah tipikal rumah-rumah warga di Pulau Lirang, Kabupaten Maluku Barat Daya, salah satu pulau terluar di perbatasan dengan negara Timor Leste.

Ketika berkunjung ke Pulau Wetar yang tidak jauh dari Pulau Lirang, sekian puluh tahun yang lalu, saya juga melihat pemandangan yang sama.

Terkesan kemajuan ekonomi nasional yang cukup tinggi selama ini tidak menyentuh wilayah itu, walaupun upaya pembangunan daerah terluar, tertinggal dan terpencil sudah menjadi program pemerintah sejak lama.

Kisah Martha Manuputty

Ketertinggalan daerah Pulau Lirang juga terwujud dalam pelayanan kesehatan yang rendah. Walaupun ada Puskesmas Ustutun, penduduk Pulau Lirang masih harus pergi ke pulau lain untuk berobat manakala menderita penyakit yang agak serius.

Kompas (24/8/2022) mengulas derita seorang ibu, Martha Manuputty (25), yang merasakan keanehan pada janin yang dikandungnya.

Karena peralatan medis tidak tersedia di Puskesmas Ustutun di desanya, ia dibawa ke RSUD Moa di ibu kota kabupaten, didampingi dua orang perawat, dengan menumpang kapal perintis Sabuk Nusantara 67 jurusan Kupang-Ambon.

Namun RSUD Moa juga tidak sanggup menangani kasus yang diderita Martha karena keterbatasan peralatan.

Maka ia pun dibawa ke Kupang, dengan menumpang kapal Sabuk Nusantara 87 jurusan Ambon-Kupang, setelah menunggu beberapa hari.

Martha segera mendapat pelayanan medis di RSUD Kupang. Jiwanya pun tertolong, namun bayi dalam kandungannya sudah tidak bernapas sejak masih di Lirang.

Tercatat hampir seminggu sejak pergi ke Puskesmas, Martha baru mendapat pelayanan, setelah melalui perjalanan laut yang tentu menguras tenaganya.

Beruntung tiket kapal cukup murah karena disubsidi negara dan ia pun tidak membayar biaya pengobatan.

Sebelumnya, selain ke Moa, Ambon atau Kupang untuk berobat, warga Pulau Lirang biasa pergi ke Dili, Timor Leste.

Dengan bekal surat keterangan dari kepala desa, warga naik perahu cepat ke Pulau Atauro milik Timor Leste.

Dari sana ada pesawat kecil milik pemerintah Timor Leste yang menerbangkan pasien untuk berobat ke Dili. Semua dilayani tanpa biaya.

Antara penduduk Pulau Lirang dengan penduduk Timor Leste memang terdapat kedekatan budaya (Kompas, 20/1/2020). Namun pelayanan ini dihentikan sejak Covid-19 mewabah.

Modal pembangunan

Hari-hari ini Pemerintah dan DPR sedang membahas Rencana Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2023.

Dalam RUU tersebut disebutkan bahwa anggaran belanja tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 3.042 triliun, yang terbagi atas anggaran belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.230 triliun, dan anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 812 triliun.

Dalam TKD ini terdapat anggaran untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 183 triliun, yang terdiri atas: DAK fisik, DAK nonfisik, dan hibah kepada daerah.

Total DAK fisik adalah Rp 50 triliun, yang selanjutnya dibagi ke dalam 18 bidang-bidang pembangunan.

Untuk bidang kesehatan dan keluarga berencana dialokasikan sebesar Rp 13 triliun, bidang air minum Rp 1,9 triliun, bidang sanitasi Rp 1,6 triliun, bidang perumahan dan permukiman Rp 428 miliar, dan bidang transportasi perdesaan Rp 750 miliar.

Dalam DAK nonfisik (total Rp 130 triliun) terdapat anggaran untuk bantuan operasional kesehatan sebesar Rp 12,8 triliun.

Adapun untuk hibah kepada daerah dialokasikan Rp 2 triliun, tanpa ada uraian lebih lanjut selain penjelasan singkat: “Cukup jelas”.

Kemudian ada Dana Desa yang direncanakan sebesar Rp 70 triliun, dengan setiap desa menerima dana sekitar Rp 1 miliar.

Khusus untuk Provinsi-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, Papua Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juga dialokasikan dana otonomi khusus, yang besarnya berbeda-beda.

Pemerintahan Presiden Jokowi yang masih dua tahun ini sepatutnya memastikan bahwa dana-dana itu juga mengalir langsung ke Pulau Lirang dan daerah-daerah terluar, terpencil dan tertinggal lainnya.

Dengan demikian, pelayanan bidang kesehatan sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia, menjadi relatif sama baiknya, di manapun di Indonesia.

Sehingga tidak ada lagi kasus seperti yang dialami Martha Manuputty, yang harus berhari-hari melakukan perjalanan laut untuk mendapatkan pelayanan medis yang dibutuhkannya.

Kita berharap agar penduduk di daerah-daerah itu akan menyambut HUT Kemerdekaan RI di tahun-tahun mendatang dengan lebih gembira, seceria warga di daerah lain di Indonesia yang lebih maju.

Bukankah pembangunan sumber daya manusia juga merupakan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi? Mari kita tunggu realisasinya.