Tolak Kenaikan Harga Tiket Masuk TN Komodo, Masyarakat: Kebijakan Itu Merugikan...

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Masyarakat lokal yang hidup di Pulau Komodo, menolak keras wacana Pemerintah Provinsi NTT dan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) menaikkan harga tiket masuk menjadi Rp 3,7 juta yang mulai diterapkan pada 1 Agustus 2022.

Sejumlah warga Pulau Komodo menggelar aksi di halaman Kantor Balai Taman Nasional Komodo, Senin (18/7/2022).

Baca juga: Tiket TN Komodo Naik Rp 3,75 Juta, HPI NTT: Ada Aksi Lanjutan jika Tak Dibatalkan

Salah satu warga Pulau Komodo, Iksan mengatakan, sebelum Balai Taman Nasional Komodo mengelola kawasan wisata khusus itu, masyarakat lokal sudah menjaga wilayah itu sejak dulu.

Oleh karena itu, masyarakat Desa Komodo mengutuk keras wacana kenaikan harga tiket masuk. Sebab, harga tiket itu hanya bisa dijangkau masyarakat menengah ke atas.

"Kami mengutuk keras Pemprov NTT yang menyatakan terjadi penurunan nilai jasa ekosistem di Pulau Komodo dan Padar, sehingga harus membatasi pengunjung menjadi 200.000 per tahunnya. Kebijakan tersebut sangat merugikan ekonomi masyarakat Komodo yang notabene 90 persen adalah pelaku pariwisata," jelas Iksan saat berorasi di Halaman Kantor Balai Taman Nasional Komodo, Senin.

Menurut Iksan, argumentasi konservasi yang disampaikan sejumlah pihak di media massa tidak masuk akal.

Iksan menambahkan, tak ada satu pun penelitian yang menunjukkan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komodo akan berdampak pada populasi komodo.

Pemerintah, kata Iksan, memberlakukan kebijakan konservasi yang berbeda pada satu obyek yang sama. Ia menjelaskan, komodo di Pulau Rinca bisa dilihat banyak orang, tetapi komodo di Pulau Komodo dan Padar hanya dilihat segelintir orang.

Masyarakat juga mendesak Bupati Manggarai Barat menarik kembali pernyataan mendukung kenaikan harga tiket masuk dan pembatasan pengunjung di media.

Iksan menyebut, pernyataan itu bisa mempengaruhi animo wisatawan yang datang ke Labuan Bajo, khususnya Komodo, menjadi menurun.

Iksan bahkan mengancam akan memboikot TN Komodo jika aspirasi masyarakat tak didengar pemerintah.

Baca juga: Pengelolaan Bersama TN Komodo, Anggota DPRD NTT: Ini Beri Kontribusi Langsung Buat PAD

"Lebih baik kita yang jaga Taman Nasional Komodo daripada mereka. Mereka bukan menjaga, malah merusak kawasan TN Komodo. Mereka mengatasnamakan konservasi padahal tujuan utamanya privatisasi," tegas Iksan.

Saat berdemonstrasi di Kantor Balai Taman Nasional Komodo, masyarakat bersama pelaku pariwisata Labuan Bajo tidak berhasil menemui Kepala BTNK, Lukita Awang.