NUNUKAN, KOMPAS.com – Puluhan nakhoda dan anak buah kapal (ABK) pengangkut bahan kebutuhan pokok ke wilayah pedalaman di Perbatasan Indonesia–Malaysia, mengancam mogok beroperasi. Mereka tidak mau lagi melayani pengiriman sembako ke daerah pelosok di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).
Ancaman tersebut tertuang dalam kesepakatan pemilik kapal-kapal pedalaman seluruh Kabupaten Nunukan, pada Senin (20/6/2022).
Wakil ketua Asosiasi Kapal Pedalaman, Jamaluddin Dasi mengatakan, para nakhoda dan ABK baru sembuh dari trauma setelah seringnya ada penangkapan dan penyitaan sembako oleh aparat di perbatasan. Kini trauma justru diperparah dengan adanya kasus serupa.
Baca juga: Marak Penyelundupan Sabu via Perbatasan, BNNP Sebut Ada Pabrik Narkoba di Malaysia
‘’Kami memuat bahan bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat pedalaman Nunukan di wilayah tiga. Tapi selalu saja ada kejadian penangkapan dan penyitaan oleh aparat. Padahal kebutuhan pokok yang kami muat belum bisa disediakan oleh negara. HP diambil, sembako disita. Itu menimbulkan trauma bagi kami,’’ ujarnya, Selasa (21/6/2022).
Ia menegaskan sejak Indonesia merdeka, perdagangan lintas batas menjadi asas pemakluman yang dituangkan dalam "kearifan lokal" di Nunukan.
Pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat pelosok di perbatasan, masih sangat bergantung dengan Malaysia. Sehingga tradisi perdagangan tradisional antara Indonesia-Malaysia, terus berlangsung hingga saat ini.
"Selama untuk Kabupaten Nunukan tidak ada masalah. Tapi yang terjadi adalah penangkapan berkali-kali oleh aparat. Hari ini instansi A, lain hari instansi B, dan besok instansi C. Ada apa dengan kearifan lokal yang sudah disepakati sejak dulu?," tanyanya.
Jamaluddin juga mempertanyakan posisi pemerintah daerah (pemda) dalam masalah ini. Dia menilai Pemda Nunukan seakan hanya diam saja.
Hal ini sebagaimana terjadi pada kasus penangkapan terakhir kali. Dia mengatakan sekitar 1,7 ton daging dan produk olahan daging asal Malaysia, serta sembako diamankan oleh aparat keamanan pada Minggu (12/6/2022 di perairan Sebuku.
Dia menilai seringnya terjadi penangkapan menandakan kurangnya sosialisasi dan pendekatan pemda kepada instansi keamanan.
Hal tersebut, menimbulkan trauma mendalam dan kekhawatiran bagi kapal kapal pengangkut kebutuhan pokok untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) ini.
"Tolong Pemerintah memperhatikan masalah ini. Setiap ada pergantian pimpinan aparat di Nunukan, mohon diumumkan apa saja yang menjadi kebijakan daerah. Bagaimana sebenarnya geografis, sejarah dan kebutuhan sembako kita. Jadi kita tidak selalu menjadi sasaran aparat. Padahal kita ini membawa sembako untuk kebutuhan saudara-saudara kita di pelosok, dalam konteks ‘kearifan lokal’," tegasnya.
Kapal-Kapal Pedalaman Ancam Mogok
Sampai saat ini, terdapat lebih dari 20 kapal pedalaman yang melayani pengiriman sembako ke wilayah pelosok Nunukan atau biasa disebut wilayah tiga.
Sering adanya penangkapan membuat para nakhoda dan ABK mengancam menghentikan aktivitasnya mulai pekan depan.