Trauma Sering Ditangkap Aparat di Perbatasan RI-Malaysia, Puluhan Kapal Pengangkut Sembako Ancam Mogok Beroperasi

Ancaman tersebut tertuang dalam kesepakatan pemilik kapal-kapal pedalaman seluruh Kabupaten Nunukan, pada Senin (20/6/2022).

Wakil ketua Asosiasi Kapal Pedalaman, Jamaluddin Dasi mengatakan, para nakhoda dan ABK baru sembuh dari trauma setelah seringnya ada penangkapan dan penyitaan sembako oleh aparat di perbatasan. Kini trauma justru diperparah dengan adanya kasus serupa.

‘’Kami memuat bahan bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat pedalaman Nunukan di wilayah tiga. Tapi selalu saja ada kejadian penangkapan dan penyitaan oleh aparat. Padahal kebutuhan pokok yang kami muat belum bisa disediakan oleh negara. HP diambil, sembako disita. Itu menimbulkan trauma bagi kami,’’ ujarnya, Selasa (21/6/2022).

Ia menegaskan sejak Indonesia merdeka, perdagangan lintas batas menjadi asas pemakluman yang dituangkan dalam "kearifan lokal" di Nunukan.

Pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat pelosok di perbatasan, masih sangat bergantung dengan Malaysia. Sehingga tradisi perdagangan tradisional antara Indonesia-Malaysia, terus berlangsung hingga saat ini.

"Selama untuk Kabupaten Nunukan tidak ada masalah. Tapi yang terjadi adalah penangkapan berkali-kali oleh aparat. Hari ini instansi A, lain hari instansi B, dan besok instansi C. Ada apa dengan kearifan lokal yang sudah disepakati sejak dulu?," tanyanya.

Jamaluddin juga mempertanyakan posisi pemerintah daerah (pemda) dalam masalah ini. Dia menilai  Pemda Nunukan seakan hanya diam saja.

Hal ini sebagaimana terjadi pada kasus penangkapan terakhir kali. Dia mengatakan sekitar 1,7 ton daging dan produk olahan daging asal Malaysia, serta sembako diamankan oleh aparat keamanan pada Minggu (12/6/2022 di perairan Sebuku.

Dia menilai seringnya terjadi penangkapan menandakan kurangnya sosialisasi dan pendekatan pemda kepada instansi keamanan.

Hal tersebut, menimbulkan trauma mendalam dan kekhawatiran bagi kapal kapal pengangkut kebutuhan pokok untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) ini.

"Tolong Pemerintah memperhatikan masalah ini. Setiap ada pergantian pimpinan aparat di Nunukan, mohon diumumkan apa saja yang menjadi kebijakan daerah. Bagaimana sebenarnya geografis, sejarah dan kebutuhan sembako kita. Jadi kita tidak selalu menjadi sasaran aparat. Padahal kita ini membawa sembako untuk kebutuhan saudara-saudara kita di pelosok, dalam konteks ‘kearifan lokal’," tegasnya.

Kapal-Kapal Pedalaman Ancam Mogok

Sampai saat ini, terdapat lebih dari 20 kapal pedalaman yang melayani pengiriman sembako ke wilayah pelosok Nunukan atau biasa disebut wilayah tiga.

Sering adanya penangkapan membuat para nakhoda dan ABK mengancam menghentikan aktivitasnya mulai pekan depan.

"Mulai Senin 27 Juni 2022, puluhan kapal akan menghentikan aktivitas angkutan dan bongkar muat kapal kapal pedalaman dari Nunukan ke wilayah tiga, sampai batas waktu yang tidak ditentukan, atau sampai ada surat keputusan bersama antara pemerintah dan instansi keamanan serta stakeholder,’’ tegasnya.

Mereka juga mendesak DPRD, Pemda maupun Pemerintah Pusat untuk mencarikan solusi atas persoalan yang terjadi di perbatasan, khususnya wilayah tiga di Kabupaten Nunukan. Hal ini agar tidak terus terjadi keresahan para pedagang lokal dan pemilik kapal pengangkut sembako ke pedalaman.

Mereka juga meminta DPRD dan pemerintah membuat kebijakan tertulis tentang kearifan lokal. Khususnya terkait perdagangan barang barang berlabel Malaysia, agar pelaku usaha bisa bekerja dengan rasa aman dan tenang.

"Kami berharap ada forum khusus, menghadirkan Bupati dan seluruh pimpinan instansi keamanan, mulai Dandim, Danlanal, Dansatgas Pamtas RI – Malaysia, Kapolres dan semua yang berwenang atas kebijakan. Buat daftar apa saja yang menjadi kearifan lokal di Nunukan. Umumkan setiap kali ada pergantian Komandan, dan bagikan para Nakhoda untuk menjadi pegangan,’’ katanya.

Tanggapan Pemda Nunukan

Terkait ancaman mogok para pemilik kapal dan pedagang, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mengatakan, bahwa pemda telah melakukan rapat koordinasi dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

"Pemkab Nunukan saat ini tengah menyiapkan data kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat di wilayah tiga, sebagai bahan acuan bagi instansi berwenang untuk mengambil kebijakan terkait pengamanan kelancaran pasokan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat,’’jawabnya.

Adapun mengenai seringkali terjadi penangkapan, Pemda mengambil langkah persuasif dengan tetap menghormati upaya dan proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

‘’Namun tetap pula mengedepankan terjaminnya pelayanan kepada masyarakat, terutama pemenuhan bahan pokok di wilayah yang terdampak,’’kata Laura.