Pemkab Sukoharjo Minta Bantuan Vaksin PMK ke Kementan untuk 35.000 Ternak

SUKOHARJO, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo, Jawa Tengah meminta bantuan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) ke Kementerian Pertanian (Kementan) untuk 35.000 ternak.

"Tadi saya minta ke Pak Menteri semuanya 35.000 ekor. Pak Menteri tadi sampaikan Sukoharjo untuk jadi percontohan semua dipenuhi," terang Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo Bagas Windaryatno, Sabtu (18/6/2022).

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Memulai Vaksinasi PMK Perdana untuk Sapi di Sukoharjo

Penyuntikan vaksin PMK akan dilakukan sebanyak dua kali untuk mengoptimalkan antibodi sapi.

Jarak penyuntikan vaksin dosis pertama ke kedua menunggu empat minggu atau satu bulan.

Pemberian suntik vaksin dilakukan pada bagian leher, baik kiri maupun kanan.

Jika suntikan dosis pertama dilakukan di leher kiri maka suntikan kedua dilakukan di leher kanan begitu sebaliknya.

"Nanti setelah empat minggu kita ulang lagi. Jaraknya satu bulan," ungkap dia.

Baca juga: 976 Ekor Sapi Suspek PMK, Pemkab Cianjur Ungkap Pemicunya

Berdasarkan data kasus hingga 16 Juni 2022, sapi di Sukoharjo yang terpapar PMK ada sebanyak 511 ekor.

Rinciannya, 67 sembuh, empat mati dan dua dipotong paksa. Semua sapi yang terpapar adalah jenis pedaging.

Baca juga: Cegah Penyebaran PMK di Cianjur Jelang Idul Adha, Hewan dari Luar Daerah Wajib Karantina

Adapun kasus sapi terpapar PMK tersebar di tujuh kecamatan di Sukoharjo, yakni Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Tawangsari, Weru, Grogol dan Nguter.

Sapi-sapi tersebut diduga tertular PMK dari luar daerah. Umumnya warga membeli ternak baru dari luar daerah yang belum diketahui kondisi kesehatannya.

"Kebanyakan ternak itu terkena (PMK) dari luar. Sebenarnya ternak kita sendiri itu sehat-sehat semua," terang Bagas.

Baca juga: Kasus PMK Terus Meningkat, Bupati Perpanjang Penutupan Pasar Hewan

Lebih lanjut Bagas mengatakan, pihaknya sudah menutup sementara seluruh pasar hewan yang ada di Sukoharjo sebagai langkah antisipasi pencegahan agar PMK tidak semakin meluas.

"Pasar hewan kita evaluasi masih kita tutup untuk mengawasi lalu lintas hewan," kata Bagas.