Kompas.com - 06/06/2022, 11:09 WIB

SOLO, KOMPAS.com - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solo, Jawa Tengah mengajukan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai alih status terkait rencana penghapusan tenaga honorer.

"Kami mencoba mengajukan formasi PPPK untuk beberapa tenaga strategis yang bisa dialihkan status menjadi PPPK," kata Kepala BKPSDM Solo Dwi Ariyatno di Solo, Jawa Tengah, Senin (6/6/2022).

Baca juga: Benang Kusut Persoalan Honorer di Daerah

Dwi menyebutkan tenaga strategis yang bisa dialihkan status menjadi PPPK itu misalnya guru dan tenaga medis.

Sehingga guru dan tenaga medis yang masih berstatus sebagai honorer atau tenaga kerja dengan perjanjian kontrak (TKPK) tersebut nantinya bisa diangkat menjadi PPPK.

"Kita sudah menyiapkan mekanisme itu dan menyiapkan perhitungan formasi. Termasuk menghitung kemampuan bayarnya," terang dia.

Sementara itu tenaga honorer lain yang tidak masuk dalam formasi PPPK akan tetap menjadi TKPK. Misalnya petugas kebersihan dan keamanan.

"Untuk tenaga-tenaga lain TKPK yang dalam kategorinya tidak termasuk kelompok yang bisa dialihkan status PPPK. Nanti kebijakannya masih sama dengan istilah TKPK. Misalnya petugas sampah, petugas keamanan itu layanan jasa," sambungnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB) akan menghapus tenaga honorer mulai November 2023.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan penghapusan tenaga honorer ini merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Kemudian pada pasal  96 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK pun menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan.

"PP Nomor 49 Tahun 2018 diundangkan pada 28 November 2018, maka pemberlakuan 5 tahun tersebut jatuh pada 28 November 2023 yang mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan PPPK," ujar eks Menteri Dalam Negeri ini, dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (3/6/2022).

Selain itu Tjahjo juga mengatakan, tenaga honorer tak memiliki standar pengupahan yang jelas. Sehingga, status tenaga honorer akan dihapus seluruhnya.

"Kalau statusnya honorer, tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh," jelasnya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prakiraan Cuaca di Medan Hari Ini, 29 September 2022: Pagi Cerah Berawan Siang Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca di Medan Hari Ini, 29 September 2022: Pagi Cerah Berawan Siang Hujan Ringan

Regional
Prakiraan Cuaca di Makassar Hari Ini, 29 September 2022: Pagi Berawan Siang Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca di Makassar Hari Ini, 29 September 2022: Pagi Berawan Siang Hujan Ringan

Regional
Prakiraan Cuaca di Malang Hari Ini, 29 September 2022: Pagi Cerah dan Sore Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca di Malang Hari Ini, 29 September 2022: Pagi Cerah dan Sore Cerah Berawan

Regional
Pengakuan Warga Lokal yang Ikut-ikutan Aniaya Pemukul Driver Ojol di Semarang hingga Tewas, Mengaku Dengar Ada Begal

Pengakuan Warga Lokal yang Ikut-ikutan Aniaya Pemukul Driver Ojol di Semarang hingga Tewas, Mengaku Dengar Ada Begal

Regional
KPK Sebut Korupsi Dana Desa Masuk 3 Kasus Terbanyak dalam Korupsi Pengelolaan Keuangan

KPK Sebut Korupsi Dana Desa Masuk 3 Kasus Terbanyak dalam Korupsi Pengelolaan Keuangan

Regional
Korban Penipuan Travel Rp 3 Miliar di Makassar Pasang Iklan 'Billboard': Tolong Kembalikan Uang Kami!

Korban Penipuan Travel Rp 3 Miliar di Makassar Pasang Iklan "Billboard": Tolong Kembalikan Uang Kami!

Regional
Jadi Jalur Alternatif, Pengelola Jembatan Bambu di Sukoharjo Diminta Utamakan Keselamatan Pengguna

Jadi Jalur Alternatif, Pengelola Jembatan Bambu di Sukoharjo Diminta Utamakan Keselamatan Pengguna

Regional
Uji Coba Kendaraan Kecil di Flyover Ganefo Rampung, Oktober Beroperasional Penuh

Uji Coba Kendaraan Kecil di Flyover Ganefo Rampung, Oktober Beroperasional Penuh

Regional
5 Karyawan Perusahaan di Flores Timur Gelapkan Uang Pelanggan Rp 2 Miliar untuk Berfoya-foya

5 Karyawan Perusahaan di Flores Timur Gelapkan Uang Pelanggan Rp 2 Miliar untuk Berfoya-foya

Regional
Ramai Siswa SMKN Purbalingga Belajar di Pasar, Ganjar: Kepala Sekolahnya Agak Nekat

Ramai Siswa SMKN Purbalingga Belajar di Pasar, Ganjar: Kepala Sekolahnya Agak Nekat

Regional
Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara

Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara

Regional
Kejati Banten Dalami Kasus Mafia Tanah di Kantor Pertanahan Lebak, Ada Transaksi Mencurigakan Rp 15 Miliar

Kejati Banten Dalami Kasus Mafia Tanah di Kantor Pertanahan Lebak, Ada Transaksi Mencurigakan Rp 15 Miliar

Regional
Dukung Penetapan Hari Kebaya Nasional, Iriana Jokowi dan Istri Menteri Kabinet Indonesia Maju Bakal Berparade di Solo

Dukung Penetapan Hari Kebaya Nasional, Iriana Jokowi dan Istri Menteri Kabinet Indonesia Maju Bakal Berparade di Solo

Regional
Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Labuan Bajo, Iriana Jokowi Berharap Masyarakat Tetap Sehat

Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Labuan Bajo, Iriana Jokowi Berharap Masyarakat Tetap Sehat

Regional
Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.