2 Kementerian Ini Disebut Tak Beri Waktu Sosialisasi ke Warga soal Pemasangan Patok KIPP IKN

PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.com - Perangkat pemerintahan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, telah mendapatkan sosialisasi soal pemasangan patok batas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayahnya.

Tetapi, kantor perwakilan Kementerian ATR/BPN Balikpapan dan Kementerian PUPR sebagai pihak yang melaksanakan sosialisasi awalnya tidak memberi waktu bagi pemerintah Kecamatan Sepaku untuk menyosialisasikan pemasangan patok itu kepada warga setempat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Bumi Harapan, Kastiar, saat berbincang dengan Tim Kompas.com, pertengahan Mei 2022 lalu.

Baca juga: 6 Ragam Budaya dan Destinasi Wisata Wajib Dikunjungi Dekat IKN

"Kemudian pada saat itu saya mengusulkan, kalau memang mau dipasang patok, kasih kami kesempatan untuk sosialisasi ke masyarakat," ujar Kastiar.

Ia sekaligus menyampaikan, apabila pemerintah pusat tetap ingin memasang patok KIPP tanpa sosialisasi ke warga terlebih dahulu, perangkat desa/kelurahan tidak akan ikut dalam pemasangan itu.

"Ya saya enggak mau tanggung jawab. Rekan-rekan kami enggak ada yang mau mengikuti itu jikalau tidak ada pembahasan atau pertemuan dengan masyarakat terlebih dahulu," lanjut Kastiar.

Untungnya, sosialisasi kepada warga jadi dilakukan meskipun dalam waktu yang sangat singkat. Hanya beberapa jam dalam satu malam.

"Akhirnya, kalau enggak salah mau dipasang hari Rabu, nah hari Selasa-nya perwakilan dari warga yang lahannya terkena diajak berdiskusi. Memang terlalu sempit waktunya," ujar Kastiar.

Dalam sosialisasi itu, diakui Kastiar, tidak seluruh warga terdampak, hadir. Warga yang tidak hadir diketahui sedang berada di kebun atau di luar Kecamatan Sepaku.

Baca juga: Warga Sepaku Ada yang Mendapat Sosialisasi IKN, Tapi soal Ganti Rugi Masih Tanda Tanya

Berdasarkan pertemuan dengan perwakilan warga itu, warga setuju lahannya dipasangi patok KIPP sembari menunggu kejelasan dari pemerintah tentang mekanisme kompensasi.