Kenapa Yogyakarta dan Aceh Menjadi Daerah Istimewa? Simak Sejarahnya

Sejarah Yogyakarta dan Pemerintahan Sebelum Kemerdekaan

Dalam Babad Gianti disebutkan Yogyakarta atau Ngayogyakarta merupakan nama yag diberikan Paku Bowono II (raja Mataram pada 1719-1729)

Kedua nama tersebut memiliki arti yang hampir serupa, Yogyakarta berarti Yogya yang kerta artinya Yogya yang makmur, sedangkan Ngayogyakarta Hadiningrat berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama.

Baca juga: Isi Perjanjian Giyanti hingga Dampaknya Memecah Kerajaan Mataram Islam Menjadi 2

Yogyakarta juga diterangkan dalam Epos Ramayana, Yogyakarta diambil dari nama (ibu) kota Sanskrit Ayodhya.

Sebelum Indonesia merdeka Yogyakarta telah memiliki pemerintahan, yaitu Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman.

Di masa penjajahan Hindia Belanda, pemerintahan Yogyakarta bernama Zelfbesturende Landschappen atau pemerintahan swapraja. Di masa, kemerdekaan daerah pemerintah tersebut bernama Daerah Swapraja.

Sementara, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri pada 1755 yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi. Ia bergelar Sultan Hamangku Buwono I.

Sedangkan, Kadipaten Pakualaman berdiri pada 1813 yang didirikan oleh Pangeran Notokusumo yang tidak lain merupakan saudara Sultan Hamengku Buwowno II. Pangeran Notokusumo bergelar Adipati Paku Alam I.

Baca juga: Mendagri: Pemerintah Tak Akan Ikut Campur Polemik Keraton Yogya

Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kesultanan maupun Pekualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri.

Pengakuan ini dinyatakan dalam kontrak politik. Terakhir kontrak politik Kesultanan tercantum dalam Staatsblad 1941 No 47, sedangkan kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 no 577.

Kontrak politik berarti setiap raja yang naik tahta harus mendapatkan restu dengan menandatangani kontrak politik dari pihak Hindia Belanda.

Dengan kata lain, cara ini dilakukan supaya Yogyakarta tetap dalam kendali Pemerintah Hindia Belanda.

Sumber: www.jogjakota.go.id, www.kratonjogja.id, www.jogjaprov.go.id, www.jogjakota.go.id, dpad.jogjaprov.go.id, dan ppid2.acehprov.go.id