Bupati PPU Jadi Kepala Daerah Keempat dari Kaltim yang Ditahan KPK

Oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, Rita divonis 10 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Berikutnya, KPK menciduk eks Bupati Kutai Timur Ismunandar beserta istrinya Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria dalam OTT.

Keduanya ditetapkan tersangka oleh KPK pada Kamis (2/7/2020).

Baca juga: Bupati PPU yang Ditangkap KPK Sempat Disebut Beli Pulau di Sulbar Rp 2 Miliar

Ismunandar dijatuhkan vonis pidana penjara selama 7 tahun penjara sementara istrinya dihukum penjara selama 6 tahun.

Keduanya juga diwajibkan membayar sejumlah uang.

Castro, sapaan akrab Herdiansyah Hamzah, menyebutkan fenomena ini berakar masalah dari politik dinasti.

"Politik dinasti merupakan potret oligarki politik di Kaltim yang telah lama terjadi. Lingkaran kekuasaan yang diisi keluarga dan kerabat merupakan faktor utama penyubur perilaku korup," tegas dia.

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso Bupati Kutai Timur Ismunandar mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2020). Dalam OTT itu KPK menahan tujuh tersangka yakni Bupati Kutai Timur Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria, Kadis PU Kutim Aswandini, Kepala Bapenda Kutim Musyaffa, Kepala BPKAD Kutim Suriansyah, serta pihak swasta Aditya Maharani dan Deky Aryanto dengan barang bukti uang tunai Rp170 juta, buku tabungan dengan saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito Rp1,2 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan infrastruktur di lngkungan Pemkab Kutai Timur tahun 2019-2020. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.

Hal itu terjadi karena, segala perangkat dan sektor jaringan dalam genggaman segelintir orang dan golongan.

Baca juga: 4 Ruangan di Kantor Bupati PPU Disegel KPK, Wabup: ASN Bekerja seperti Biasa

Bahkan, kata dia, politik dinasti kian bermertafora dalam berbagai bentuk, bukan lagi hubungan darah semata, namun juga merambah pada relasi perkawanan.

Atas dasar itu, Castro meminta KPK untuk secara ketat mengawasi daerah-daerah yang kental dengan pendekatan politik dinasti dalam mengelola daerah.

"Sebab politik dinasti merupakan pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi," tegas dia.