Kompas.com - 06/01/2022, 15:18 WIB
Ribuan buruh dan pekerja menggelar aksi unjuk rasa menuntut adanya revisi SK UMK tahun 2022 oleh Gubernur Banten Wahidin Halim KOMPAS.COM/RASYID RIDHORibuan buruh dan pekerja menggelar aksi unjuk rasa menuntut adanya revisi SK UMK tahun 2022 oleh Gubernur Banten Wahidin Halim

SERANG, KOMPAS.com - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten Al Hamidi menyebut tuntutan revisi Upah Minimum Kabupaten tahun 2022 dari serikat buruh dan pekerja bisa dilakukan.

Namun, Al Hamidi masih mencari celah agar tidak melanggar aturan dan ketentuan yang ada.

"Ya memungkinkan (direvisi). Nanti kita lihat aturan hukumnya, celahnya di mana masuknya," kata Al Hamidi kepada wartawan di Kota Serang, Kamis (6/1/2022).

Baca juga: Ribuan Buruh Kembali Demo di Depan Kantor Gubernur Banten, Tuntut Revisi UMK 2022

Al Hamidi mengatakan, Gubernur Banten Wahidin Halim sebenarnya menginginkan memenuhi tuntutan buruh yang menginginkan ada kenaikan UMK sebesar 5,4 persen.

Namun, terganjal adanya peraturan pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

Pemprov Banten juga sedang memperhatikan pasal-pasal lainnya agar UMK 2022 naik sesuai keinginan buruh seperti Pasal 24 pada PP 36.

"Prinsipnya merevisi itu ada peluang tapi jangan menabrak aturan, Pak Gubernur sudah menitip pesan kemarin, kalau seandainya upah itu memang ada ketentuan yang artinya membolehkan merevisi. Maka, Pak Gubernur akan sangat senang hati," ujar Al Hamidi.

Baca juga: UMK Tak Kunjung Direvisi, Ribuan Buruh Akan Demo Gubernur Banten

Dijelaskan Al Hamidi, saat ini UMK tahun 2022 sudah berlaku dan diterapkan oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Banten.

"Per 1 Januari ini sudah berlaku, jadi secara tidak langsung SK itu sudah diberlakukan, artinya pengupahan di bulan Januari mengacu pada surat keputusan Gubernur Banten," jelas Al Hamidi.

Sebelumnya, Sekjen KASBI Sunarno meminta kepada Gubernur Banten agar segera merevisi UMK tahun 2022 yang dinilai tidak layak dengan kebutuhan.

Saat ini, harga kebutuhan pokok seperti minyak, telur dan sembako lainnya mengalami kenaikan. Sehingga, upah itu tidak cukup untuk memenuhi kehidupan buruh.

"Dari bulan Oktober berupaya memperjuangkan hak atas upahnya. Gubernur Banten tidak pernah menemui buruh satu kali pun, berkali-kali melakukan aksi mogok hingga demo, tetapi sampai saat ini Gubernur Banten belum merevisi SK UMK tahun 2022," kata Sunarno, Rabu kemarin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasok Ganja ke Mahasiswa USU, Mahasiswi Asal Aceh Ini Divonis 11 Tahun Penjara

Pasok Ganja ke Mahasiswa USU, Mahasiswi Asal Aceh Ini Divonis 11 Tahun Penjara

Regional
Muncul Semburan Lumpur Campur Gas Setinggi 6 Meter di Seram Timur, Warga Diimbau Tak Mendekat

Muncul Semburan Lumpur Campur Gas Setinggi 6 Meter di Seram Timur, Warga Diimbau Tak Mendekat

Regional
Lagu Bubuy Bulan Asal Jawa Barat, Lirik dan Chord

Lagu Bubuy Bulan Asal Jawa Barat, Lirik dan Chord

Regional
Orangtua Jadi Pekerja Migran di Malaysia, Siswi SD di Kupang Diperkosa Paman hingga Hamil

Orangtua Jadi Pekerja Migran di Malaysia, Siswi SD di Kupang Diperkosa Paman hingga Hamil

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 19 Mei 2022

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 19 Mei 2022

Regional
4 Polisi dan 2 Satpam Diperiksa Terkait Tewasnya Kakek di Kompleks Smelter Nikel Bantaeng

4 Polisi dan 2 Satpam Diperiksa Terkait Tewasnya Kakek di Kompleks Smelter Nikel Bantaeng

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 19 Mei 2022

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 19 Mei 2022

Regional
Insentif Jaspel Kesehatan Rp 900 Juta Diduga Bermasalah, Direktur RSUD dan Kadinkes Bengkayang Diperiksa

Insentif Jaspel Kesehatan Rp 900 Juta Diduga Bermasalah, Direktur RSUD dan Kadinkes Bengkayang Diperiksa

Regional
Ladang Ganja di Perbatasan Keerom Papua Diduga Sengaja Ditanam Warga

Ladang Ganja di Perbatasan Keerom Papua Diduga Sengaja Ditanam Warga

Regional
Gara-gara Saling Olok, 4 Pemuda di Prabumulih Berkelahi, 1 Orang Tewas

Gara-gara Saling Olok, 4 Pemuda di Prabumulih Berkelahi, 1 Orang Tewas

Regional
Catatan IDI soal Relaksasi Penggunaan Masker: Tetap Waspada

Catatan IDI soal Relaksasi Penggunaan Masker: Tetap Waspada

Regional
Pembatalan Konser 'Tegal Bahari' Tak Jelas, Penonton Harap Uang Kembali, EO Tak Bisa Dihubungi

Pembatalan Konser "Tegal Bahari" Tak Jelas, Penonton Harap Uang Kembali, EO Tak Bisa Dihubungi

Regional
35 Kilogram Mi Formalin di Magelang Diamankan, Penjual Jadi Tersangka

35 Kilogram Mi Formalin di Magelang Diamankan, Penjual Jadi Tersangka

Regional
Warga Serang Edarkan Obat Keras Ilegal, Ribuan Pil Diamankan

Warga Serang Edarkan Obat Keras Ilegal, Ribuan Pil Diamankan

Regional
10 Pahlawan Nasional Asal Sumatera Barat, Salah Satunya Mohammad Hatta

10 Pahlawan Nasional Asal Sumatera Barat, Salah Satunya Mohammad Hatta

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.