Sepanjang 2021, 6.968 Hektar Hutan Sumbar Rusak akibat Tambang Ilegal

PADANG, KOMPAS.com - Sepanjang 2021, Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi menemukan 6.968 hektar hutan di Sumbar rusak akibat tambang ilegal.

Kerusakan hutan itu tersebar di empat kabupaten, yaitu Dharmasraya, Sijunjung, Solok, dan Solok Selatan.

"Dari analisis kami tercatat ada total 6.968 hektar hutan yang rusak akibat penambangan emas tanpa izin," kata Direktur KKI Warsi, Rudi Syaf kepada wartawan, Kamis (23/12/2021) di Padang.

Rudi memerinci kerusakan hutan itu di Dharmasraya ditemukan seluas 1.773 hektar, Solok 1.533 hektar, Solok Selatan 2.559 hektar, dan Sijunjung 1.103 hektar.

Baca juga: Nelayan Sembunyikan Sabu 21 Kg di Hutan Bakau, Dijual Rp 150 Juta Per Kilogram

Kendati ada kerusakan hutan, secara keseluruhan tutupan hutan di Sumbar cukup baik, yaitu mencapai 41 persen dari total wilayah atau 1.744.549 hektar.

"Masih cukup bagus di angka 41 persen. Angka idealnya 40 persen," kata Rudi.

Menurut Rudi, saat ini dilakukan upaya-upaya guna membantu masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijak.

Salah satunya melibatkan kecerdasan buatan atau guardian untuk membantu pencegahan degradasi hutan serta adanya patroli pengamanan hutan bersama masyarakat guna pencegahan illegal logging. 

Upaya lain di antaranya mengaktifkan patroli pengamanan hutan bersama masyarakat, melakukan kegiatan untuk pengembangan ekonomi masyarakat, dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk tindak lanjut pengamanan hutan.

“Saat ini ada sembilan guardian yang dipasang di hutan nagari melibatkan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN),” kata Rudi.

Baca juga: Hutan Seluas 90,98 Hektar untuk Relokasi Warga Korban Erupsi Semeru Mulai Dibersihkan

Kendati sudah dipasang guardian, keberadaan kecerdasan buatan dalam menjaga tutupan hutan di kawasan perhutanan sosial masih perlu dukungan dan pengoptimalan.

Saat ini, kata Rudi, masyarakat memiliki keterbatasan kemampuan pengelola untuk mencegah masuknya kegiatan ilegal dalam kawasan berupa kegiatan ilegal mining.

Selain itu, perubahan tutupan hutan di kawasan perhutanan sosial diduga karena adanya pembukaan lahan untuk pengelolaan oleh masyarakat di zona pemanfaatan untuk persiapan lahan agroforestri.

“Penyebab kekurangan tutupan hutan juga kurangnya tindak lanjut laporan masyarakat terkait pantauan illegal logging dalam kawasan hutan atau belum ditindaklanjuti dengan serius,” ujar Rudi.