SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan mutasi terhadap 20 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Senin (20/12/2021).
Sebanyak 20 pejabat seperti kepala dinas dilantik untuk mengisi jabatan baru atau karena perubahan nama organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru.
Eri mengatakan, mutasi adalah hal yang biasa bagi ASN. Bahkan, nanti setiap dua tahun atau maksimal tiga tahun sekali seluruh pejabat akan dirotasi, agar merasakan menjabat ke semua OPD di lingkungan Pemkot Surabaya.
Baca juga: Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Dishub Surabaya Sidak Kelayakan Bus di Terminal
"Jika nanti sudah banyak yang merasakan menduduki banyak jabatan, nanti mereka bisa saling melengkapi. Sehingga setelah mereka pindah dari PD satu ke PD lainnya, bisa saling tetap komunikasi dan memberikan masukan," kata Eri di Balai Kota Surabaya, Senin.
Dalam pelantikan kali ini, Eri juga melantik tiga orang staf ahli wali kota. Alasannya, Eri tidak bisa berdiri sendiri sehingga membutuhkan pendamping.
"Saya ingin kembalikan ke marwahnya. Siapa staf ahli wali kota itu? Ya orang-orang hebat yang mampu mendampingi wali kota," ungkap dia.
Eri juga menegaskan bahwa mutasi atau pergeseran pejabat ini bukan karena kesalahan. Ia mengaku ingin menghapus paradigma tersebut.
Sebab, pergeseran atau perpindahan pejabat itu adalah hal yang wajar, apalagi perpindahannya itu masih dalam satu rumah, yaitu rumah Pemkot Surabaya.
"OPD ini kan seperti keluarga dalam satu rumah, yang mana di dalam rumah itu ada kamar-kamarnya, kalau pindah kamar ya jangan mikir saya salah apa? Itu wajar. Ini yang harus saya buang ke depannya," ujar dia.
Baca juga: Minta Semua UMKM Surabaya Kantongi Izin Usaha, Eri Cahyadi: Kalau Tak Sesuai, Dicabut
Eri berharap, setelah adanya mutasi ini pelayanan pada masyarakat semakin baik dan lebih cepat. Selain itu, pelayanannya lebih tepat sasaran sampai ke bawah.
Dalam penunjukan pejabat baru ini, Eri juga memastikan telah melalui asesmen yang melibatkan provinsi, melakukan pemetaan bahkan asesmen dengan metode 360.
Setiap jenjang penilaian itu nilainya saling menguatkan antara satu penilaian dengan penilaian lainnya.
"Kita telah melakukan asesmen bekerjasama dengan provinsi. Kemudian melakukan pemetaan, cocoknya dimana pejabat itu ditempatkan," kata Eri.
"Kemudian ada lagi penilaian indikator yang jumlahnya ada sembilan. Di antaranya ada integritas, solutif, inovatif, kerjasama, loyalitas dan kenegaraan. Tak hanya itu, juga ada asesmen 360 yang penilaiannya dari bawahan, sejajar dan atasan," imbuh dia.
Eri juga meminta bagi semua pejabat yang dilantik untuk membuat inovasi yang berbasis teknologi.
Baca juga: ASN Pemkot Surabaya Diduga Tipu Warga dengan Modus Janjikan Jadi PNS, Eri Cahyadi: Kebacut!