Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/12/2021, 12:01 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Bupati Wonogiri Joko Sutopo berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait anggaran penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pasalnya, gaji P3K dibebankan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan membutuhkan anggaran yang sangat besar.

“Sangat berat bagi kami karena untuk membayar gaji Rp 3,025 juta kepada P3K karena membutuhkan anggaran sebesar Rp 229 miliar dalam satu tahun,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (7/12/2021).

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri tengah berkonsultasi kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan petunjuk teknis terkait penggajian P3K.

Petunjuk teknis tersebut diharapkan agar penggajian P3K tidak dibebankan pada APBD Kabupaten Wonogiri.

Baca juga: Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

“Semoga ada kebijakan dari pemerintah pusat,” kata bupati yang akrab disapa Jekek tersebut.

Kendati demikian, simulasi anggaran yang dikelola pemerintah daerah saat ini telah mengatur kebijakan penyelenggaraan P3K.

Untuk itu, Pemkab Wonogiri akan bertanggung jawab terhadap seluruh potensi yang muncul sampai pada beban penggajian P3K.

“Dari dimensi ini merepresentasikan bahwa pemerintah hadir dan tanggung jawab seluruh programnya,” katanya.

Jekek pun menegaskan, tidak perlu terjadi perdebatan dan kekhawatiran saat akuntabilitas tata pemerintahan hari ini sudah tersajikan dengan baik.

Dia menambahkan, saat ini jumlah anggaran pada APBD Kabupaten Wonogiri 2022 mencapai Rp 1,9 triliun.

Baca juga: Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Jumlah itu belum ditambah dari anggaran yang bersumber dari dana transfer provinsi berupa bantuan keuangan, dana bagi hasil, dan sumber lain yang sah.

Lebih lanjut, Jekek mengatakan, harapan tersebut dicetuskan mengingat Pemkab Wonogiri akan fokus melakukan pemulihan ekonomi pada 2022.

Kebijakan itu untuk memperkuat penanganan pandemi dan mengantisipasi terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity).

Dia menerangkan, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPD), dan APBD 2022 menunjukkan kebijakan arah Pemkab Wonogiri menuju 2022.

“Maka pada 2022 kami akan memperkuat satu aktivitas kebijakan menuju kepada recovery ekonomi. Untuk itu, pemulihan-pemulihan ekonomi menjadi prioritas kami untuk menggerakkan roda perekonomian,” katanya.

Jekek juga mengatakan, dimensi bentuk pemulihan ekonomi terwujud dalam bentuk kegiatan yang di dalamnya mempunyai ruang satu partisipasi masyarakat cukup tinggi.

Baca juga: Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Bidang tersebut, seperti infrastruktur, pelatihan ekonomi, hingga pemberdayaan petani.

“Poin-poin itu sudah kami siapkan agar nanti kami dapat kolaborasi dengan kemampuan anggaran yang menjadi prioritas kegiatan utama kami pada 2022,” tutur Jekek.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Kisah Pengojek Indonesia dan Malaysia di Tapal Batas, Berbagi Rezeki di 'Rumah' yang Sama...

Kisah Pengojek Indonesia dan Malaysia di Tapal Batas, Berbagi Rezeki di "Rumah" yang Sama...

Regional
Menara Pengintai Khas Dayak Bidayuh Jadi Daya Tarik PLBN Jagoi Babang

Menara Pengintai Khas Dayak Bidayuh Jadi Daya Tarik PLBN Jagoi Babang

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com