Mendagri Minta Kepala Daerah di Sumut Belajar dari Pemkab Banyuwangi soal Mal Pelayanan Publik

MEDAN, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) untuk belajar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi soal pembentukan dan pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP).

Sebab, sampai saat ini, seluruh daerah di Sumut justru belum memiliki MPP.

Padahal, MPP merupakan salah wujud komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Tito pun mendorong agar pemerintah daerah di Sumut segera membentuk MPP.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Kaget Sumut Belum Punya Mal Pelayanan Publik

"Di Sumatera Utara belum ada. Tinggal mereplikasi saja beberapa daerah yang sudah ada," kata Tito saat mendampingi Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam rapat tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik serta Dialog dengan Para Tokoh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut di Medan, Rabu (17/11/2021).

Tito mengatakan, pembentukan MPP di Sumut bisa dengan mereplikasi dari daerah lain yang sudah terbentuk, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Baca juga: Soal Penetapan UMP Sumut, Ini Janji Edy Rahmayadi

Dia mengatakan, MPP Banyuwangi merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia.

"Di Jawa Timur, Banyuwangi salah satu yang terbaik," ungkp Tito.

Dia pun meminta Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi untuk memerintahkan seluruh kepala daerah di Sumut untuk melakukan studi banding ke Banyuwangi.

"Mungkin bisa ditugaskan teman-teman bupati, walikota. Gubernur melihat ke sana kemudian mereplikasi dan disesuaikan dengan situasi di sini,” imbau Tito.

Dia menegaskan, seluruh kepala daerah di Sumut harus sigap menjalankan amanat ini.

Sebab, keberhasilan akselerasi reformasi birokrasi di Indonesia tidak dapat tercapai apabila upaya hanya dilakukan dari pusat.

"Namun memerlukan sinergi dengan daerah," pungkasnya.