Dicari, Kades Setara CEO, Bukan Kades Abal-abal

Visi misi bukan sekadar janji-janji
Tetapi harus dibuktikan di kemudian hari
Menjadi kepala desa memang bukan jabatan yang biasa
Di hatinya terbersit tugas suci nan mulia
Mengemban amanah warga desa

Dari yang muda hingga tua
Dari si miskin hingga yang kaya
Dari penganggguran hingga yang bekerja
Tak pandang agama meski berbeda

Kepala Desa
Siapapun yang terpilih
Jangan sampai tebang pilih
Di matanya, harus berwarna sama
Selatan dan utara sama saja
Timur dan barat harus dijaga

Jika kepala desa jujur
Warga desa menjadi makmur
Junjung dan rangkul para warga desa
Karena tanpanya jabatan tak akan di dana
Tak perlu memuja jabatan kepala desa ataupun perangkat desa
Dari tangan rakyat jelata diambil pajak untuk menggaji mereka

Tetaplah jaga persatuan dan kesatuan
Menyambut pesta demokrasi sesuai harapan
Semoga terpilih kepala desa yang mampu membawa perubahan.

SAJAK yang berjudul Janji Kepala Desa yang ditulis Ayah Abjad ini begitu ideal melihat demokrasi lokal di tingkat desa.

Ia berharap kepala desa yang terpilih memiliki kompetensi yang mumpuni. Dengan demikian, terjadi transformasi di semua aspek kehidupan desa ke arah yang lebih baik.

Andai saja Ayah Abjad juga mengalkulasi biaya yang harus dikeluarkan para calon kepala desa dalam bertarung di pemilihan kepala desa (Pilkades) tentu larik dalam sajak ini akan ia revisi, memasukkan cerita tentang gilanya biaya kampanye di level Pilkades.

Suatu saat ada tetangga saya menanyakan soal biaya survei, konsultansi dan handling calon kepala daerah yang akan maju di pemilihan kepala daerah.

Ketika saya telisik daerah mana yang akan Pilkada mengingat Pilkada serentak di 2020 sudah berjalan, dia menyebut ini bukan level provinsi, kota atau kabupaten. Tetapi tingkat desa.

Soal biaya, calon siap menyiapkan kebutuhan biaya asalkan menang di Pilkades. Saya semakin penasaran, calon kepala desa (Cakades) mana yang siap menyediakan dana unlimited untuk Pilkades.

Ternyata desa yang dimaksud berada di Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mengingat desa tersebut menaungi beberapa pabrik besar, perumahan dan sentra ekonomi, tentu banyak “bohir” atau sponsor yang siap mem-back up cakades yang bisa diatur.

Kalau untuk calon seperti ini, saya berprinsip tidak mau membantu mengingat prinsip hidup yang saya anut. Jika kepala desa sudah diatur oleh kepentingan pemilik modal maka jangan harap kepentingan warga mendapat prioritas.

Kades diperebutkan partai hingga politisi

Dalam Pilkades, rata-rata cakades menyisihkan dana dari kisaran Rp 50 juta hingga Rp 500 juta.

Namun, ada cerita yang luar biasa soal dana. Saya mendapat cerita ini dari mahasiswa saya di pasca-sarjana Universitas Dr Soetomo, Surabaya, yang terlibat menjadi tim sukses Cakades. Di Pulau Madura ada Cakades yang biaya kampanyenya saja tembus Rp 2 miliar. 

Padahal, penghasilan tetap Kades paling sedikit Rp 2.426.640 atau setara dengan 120 persen penghasilan tetap pokok pegawai negeri sipil golongan II/a.

Besaran gaji kades diatur oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.