Dicari, Kades Setara CEO, Bukan Kades Abal-abal

Visi misi bukan sekadar janji-janji
Tetapi harus dibuktikan di kemudian hari
Menjadi kepala desa memang bukan jabatan yang biasa
Di hatinya terbersit tugas suci nan mulia
Mengemban amanah warga desa

Dari yang muda hingga tua
Dari si miskin hingga yang kaya
Dari penganggguran hingga yang bekerja
Tak pandang agama meski berbeda

Kepala Desa
Siapapun yang terpilih
Jangan sampai tebang pilih
Di matanya, harus berwarna sama
Selatan dan utara sama saja
Timur dan barat harus dijaga

Jika kepala desa jujur
Warga desa menjadi makmur
Junjung dan rangkul para warga desa
Karena tanpanya jabatan tak akan di dana
Tak perlu memuja jabatan kepala desa ataupun perangkat desa
Dari tangan rakyat jelata diambil pajak untuk menggaji mereka

Tetaplah jaga persatuan dan kesatuan
Menyambut pesta demokrasi sesuai harapan
Semoga terpilih kepala desa yang mampu membawa perubahan.

SAJAK yang berjudul Janji Kepala Desa yang ditulis Ayah Abjad ini begitu ideal melihat demokrasi lokal di tingkat desa.

Ia berharap kepala desa yang terpilih memiliki kompetensi yang mumpuni. Dengan demikian, terjadi transformasi di semua aspek kehidupan desa ke arah yang lebih baik.

Andai saja Ayah Abjad juga mengalkulasi biaya yang harus dikeluarkan para calon kepala desa dalam bertarung di pemilihan kepala desa (Pilkades) tentu larik dalam sajak ini akan ia revisi, memasukkan cerita tentang gilanya biaya kampanye di level Pilkades.

Suatu saat ada tetangga saya menanyakan soal biaya survei, konsultansi dan handling calon kepala daerah yang akan maju di pemilihan kepala daerah.

Ketika saya telisik daerah mana yang akan Pilkada mengingat Pilkada serentak di 2020 sudah berjalan, dia menyebut ini bukan level provinsi, kota atau kabupaten. Tetapi tingkat desa.

Soal biaya, calon siap menyiapkan kebutuhan biaya asalkan menang di Pilkades. Saya semakin penasaran, calon kepala desa (Cakades) mana yang siap menyediakan dana unlimited untuk Pilkades.

Ternyata desa yang dimaksud berada di Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mengingat desa tersebut menaungi beberapa pabrik besar, perumahan dan sentra ekonomi, tentu banyak “bohir” atau sponsor yang siap mem-back up cakades yang bisa diatur.

Kalau untuk calon seperti ini, saya berprinsip tidak mau membantu mengingat prinsip hidup yang saya anut. Jika kepala desa sudah diatur oleh kepentingan pemilik modal maka jangan harap kepentingan warga mendapat prioritas.

Kades diperebutkan partai hingga politisi

Dalam Pilkades, rata-rata cakades menyisihkan dana dari kisaran Rp 50 juta hingga Rp 500 juta.

Namun, ada cerita yang luar biasa soal dana. Saya mendapat cerita ini dari mahasiswa saya di pasca-sarjana Universitas Dr Soetomo, Surabaya, yang terlibat menjadi tim sukses Cakades. Di Pulau Madura ada Cakades yang biaya kampanyenya saja tembus Rp 2 miliar. 

Padahal, penghasilan tetap Kades paling sedikit Rp 2.426.640 atau setara dengan 120 persen penghasilan tetap pokok pegawai negeri sipil golongan II/a.

Besaran gaji kades diatur oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

DOKUMEN PEMDES GUWO Suasana pencabutan tiang-tiang lampu penerangan jalan di Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Penghasilan tetap kades, sekretaris desa, dan perangkat desa dianggarkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD).

Kades juga menerima penghasilan lain selain gaji tetap yang datang dari pengelolaan tanah desa atau bengkok. Jika tanah bengkok yang dimiliki luas dan berlokasi strategis, pengelolaan komersil akan mendatangkan pendapatan yang lumayan.

Beberapa tahun terakhir, pamor menjadi kepala desa kian bergairah diperebutkan sejak ada alokasi dana desa dari pemerintah pusat. 

ADD dari pemerintah pusat meningkat setiap tahun. Pada 2018 setiap desa mendapat rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp 800,4 juta. Pada 2019 meningkat menjadi Rp 933,9 juta. Sementara, pada 2020 kembali terkatrol menjadi Rp 960,6 juta (sumber: Bpkp.go.id).

Masa jabatan kepala adalah enam tahun dengan maksimal bisa menjabat selama tiga periode. Artinya, jika dipercaya oleh warga karena berhasil memimpin desa dengan aneka program pembangunan dan pemberdayaan potensi desa maka seorang Kades dimungkinkan menjabat selama 18 tahun.

Pilkades juga mendapat perhatian serius dari partai politik. Sebab, Pilkades merupakan sarana efektif untuk menjadi pijakan bagi pemilu serentak mendatang.

Setiap kepala desa terpilih memiliki peran signifikan bagi partai politik dalam menancapkan pengaruh dan investasi politik.

Keramaian Pilkades tidak saja menarik infiltrasi dari partai politik, tapi juga politisi perseorangan yang akan maju sebagai anggota legeslatif. Desa penting untuk mengamankan basis dukungan pada pemilu legeslatif mendatang.

Dukungan terhadap cakades di Pilkades tidak sekadar dukungan kosong, tapi sarat dengan dukungan logistik.

Cakades kalah, tiang listrik dicabut, jalan diblokir, hibah diminta lagi

Belum matangnya demokrasi di tingkat desa bisa tergambarkan dari hasil Pilkades Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Sulhan, Kades selama dua periode, merasa dikerjai dengan kampanye hitram yang berakhir dengan kekalahannya di Pilkades. Ia  kecewa karena kerap dituding korupsi.

Buntut dari kekecewaannya, sekitar 100 tiang beton untuk lampu penerangan jalan yang dibangun semasa kepemimpinannya sebagai kades dibongkar paksa.

Masih ada 25 tiang beton lagi yang akan dibongkarnya. Usai kalah, ia tak merasa perlu memikirkan fasilitas penerangan warga yang pernah dipimpinnya.

Baca juga: Kisah Mantan Kades yang Cabuti Puluhan Tiang Penerangan Jalan Setelah Tak Lagi Menjabat

Di Desa Sukamanah, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten, ada juga Cakades yang kalah di Pilkades dan berulah. Ia menutup jalan desa dengan tembok serta menumpuk batu dan kayu di tiga lokasi di desa tersebut. Akibatnya warga kesulitan untuk keluar masuk desa (Sindonews.com, 1 November 2021).

Sementara di Desa Selebung Ketanga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggaran Barat, Cakades yang kalah di Pilkades memblokir jalan warga. Ia meminta kembali tanahnya yang telanjur sudah dihibahkan saat kampanye (Jpnn.com, 31 Juli 2021).

Itu baru segelintir kisah yang terungkap. Menurut data Badan Pusat Statistik 2019, ada 83.820 desa di seluruh Indonesia. Jika ada 100 saja kades marah seperti kasus di Pati, Lebak, atau Lombok Timur, entah berapa besar dampak kekecewaan yang ditimbulkan Cakades.

KOMPAS.COM/ACHMAD FAIZAL Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim

Kades nyentrik wujudkan desa miliarder

Tidak semua Pilkades menghasilkan kades bermental pecundang. Pilkades juga melahirkan kades bercitarasa chief executive officer atau jabatan eksekutif tertinggi dalam organisasi perusahaan (CEO).

Kades yang bermental CEO ini berhasil mentransformasi pemikiran warga desa yang konservatif menjadi kreatif dan inovatif.

Kades Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang bernama Abdul Halim berhasil mengajak warganya untuk mengubah bekas galian tambang yang ada di desanya menjadi destinasi wisata.

Lokasi wisata Selo Tirto Giri atau Setigi yang berada di Jalan Deandles Pantai Utara Jawa kini menjadi destinasi wisata andalan Gresik. Setigi diminati wisatawan karena berpemandangan batu kapur yang instragamable.

Pengunjungnya datang dari Surabaya, Tuban, Lamongan, Sidoarjo selain dari Gresik sendiri.

Wisata Setigi adalah salah satu unit usaha pendongkrak pendapatan desa. Berkat Kades Abdul Halim, Desa Sekapuk yang dulunya masuk kategori desa miskin dan tertinggal kini berubah wujud menjadi desa miliarder.

Pada 2020, penghasilan beberapa unit usaha desa menyentuh angka miliaran rupiah (Kompas.com, 23 September 2021).

Baca juga: Kades Nyentrik di Gresik Sulap Bekas Galian Tambang Batu Kapur Jadi Destinasi Wisata Setigi, Kini Jadi Desa Miliarder

Abdul Halim yang terpilih pada Pilkades 2017 adalah tokoh pemuda di desa. Upayanya untuk mewujudkan lokasi wisata Setigi awalnya mendapat tentangan dari warga desa.

Berkat usahanya yang tidak kenal menyerah dan kepiawaiannya berkomunikasi, Kades Abdul Halim bisa mengubah mindset warga.

KOMPAS.COM/ACHMAD FAIZAL Lokasi wisata Setigi di Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Jawa Timur.

Kini wisata Setigi bisa membuka lapangan kerja bagi 899 kepala keluarga di Desa Sekapuk yang bergerak di sektor jasa dan usaha mikro kecil dan menengah produk minuman dan makanan.

Pendapatan warga yang dulunya hanya berkisar di angka Rp 400 ribu saban bulannya, kini bisa mencapai Rp 7 juta.

Di tangan Kades Abdul Halim, Desa Sekapuk selain memiliki unit usaha pariwisata juga punya unit perusahaan air masyarakat (PAM), usaha multijasa yang bergerak di simpan pinjam masyarakat, pengelolaan sampah masyarakat serta pengelolaan tambang.

Setiap tahun, semua unit usaha desa berhasil meraup laba bersih Rp 7 miliar.

Di 2021 ini laba bersih ditagetkan Rp 9 miliar. Dari laba ini, Desa Sekapuk bisa memberikan beasiswa kepala pelajar SD hingga mahasiswa baik yang berprestasi maupun yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Selain itu, Desa Sekapuk memiliki lima kendaraan operasional yang dibeli secara tunai. Mulai dari Toyota Alphard untuk pemerintahan desa, Grand Livina untuk kelompok ibu-ibu PKK, Mazda Double Cabin untuk wisata, Mitsubhisi Expander untuk BUMDes dan satu unit mobil ambulans standar Covid-19.

Kisah sukses juga dialami Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kades Udi Hartoko mengungkapkan ADD yang diterima desanya tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrasruktur fisik seperti jalan dan jembatan tetapi juga untuk pemberdayaan dan pembinaan desa serta operasional.

Desa Pujon Kidul kini memiliki usaha pariwisata berupa kafe sawah, edukasi hingga peternakan. Dari sektor wisata, Pujon Kidul mendapat pemasukan Rp 1,8 miliar setiap tahunnya.

Pemberdayaan di sektor kreatif juga mampu mempekerjakan warga desa hingga memperoleh upah sebesar Rp 1,5 juta per bulannya.

Akibatnya, warga desa memilih berkiprah di desanya ketimbang mencari kerja di kota. Pengangguran tidak ada lagi di Desa Pujon Kidul (Katadata.co.id, 6 Desember 2019).

Jika Pilkades bisa melahirkan sosok-sosok Kades seperti di Sekapuk, Gresik atau Pujon Kidul, Kabupaten Malang maka kita bisa berharap bibit-bibit calon kepala daerah muncul dari desa.

Abdul Halim atau Udi Hartoko layak diberi kesempatan untuk memimpin kabupaten atau kota. Ide dan kerja keras  mereka berhasil mengubah nasib warga. 

Resep GILA kepemimpinan Kades Abdul Halim yang bisa mengubah Desa Sekapuk bangkit dari kategori miskin dan tertinggal menjadi desa miliarder, jauh lebih dahsyat ketimbang pola kepemimpinan Bupati Probolinggo yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus jual beli jabatan pelaksana kades.

Resep GILA merupakan akronim yang dibuat Abdul Halim sebagai implementasi dari: gagasan, ide, langsung, dan aksi. Semua kegiatan harus GILA. Jangan terlalu lama dibahas.

Kepala desa yang ingin maju dan berhasil membangun desa belajarlah ke Desa Sekapuk, Gresik atau Pujon Kidul Kabupaten Malang.

Jangan meniru “ke atas” atau ke bupati yang “blangsak” karena mengingkari janjinya menjadi pelayan rakyat dan memilih menghamba kepada uang yang membawa ketamakan.