Beberapa Kawasan Hutan Mangrove di Sumsel Kini Berstatus Kritis, Ini Penyebabnya

PALEMBANG, KOMPAS.com - Dinas Kehutanan Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat, kondisi kawasan hutan mangrove di Sumsel seluas 62,5 hektare masuk dalam status sangat kritis.

Sementara, 565 hektare lainnya dalam kategori kritis.

Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Selatan Pandji Tjahjanto mengatakan, hal itu disebabkan banyaknya pembalakan liar serta aktivitas tambak dan perluasan pelabuhan.

Baca juga: Restorasi Lahan Mangrove di Gresik, Antisipasi Dampak Perubahan Iklim dan Lingkungan

Situasi tersebut, kian hari membuat hutan mangrove semakin tergerus.

Padahal, hutan mangrove berfungsi sangat penting sebagai penyedia sumber nutrisi dan menjaga bentang daerah kawasan pesisir.

“Salah satu produsen perikanan laut di suatu daerah adalah ekosistem dari mangrove. Maka jika hutan mangrove rusak, hasil perikanan di laut akan berkurang,” kata Pandji dalam Lokakarya Pelaksanaan Program Aliansi Restorasi Ekosistem Mangrove (Mangrove Ecosystem Restoration Alliance/MERA) di Palembang,kamis (4/11/2021).

Baca juga: Tanpa Alas Kaki, Jokowi Ikut Tanam Mangrove Bersama Warga di Riau

Pandji menambahkan, luas kawasan mangrove di Sumsel saat ini mencapai 345.990 hektare.

Adapun paling luas berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Banyuasin. 

Hutan mangrove sendiri juga menyimpan cadangan karbon yang tinggi yakni mencapai 891,70 ton karbon per hektare. 

“Hampir setara dengan kapasitas simpanan cadangan karbon di kawasan gambut,” ujarnya.

Dampak kerusakan mangrove

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan Widada Sutrisna menambahkan, kerusakan hutan mangrove dikhawatirkan dapat membuat potensi tangkapan laut menjadi menurun.

“Hal ini sudah terlihat dari tangkapan laut di Sumsel yang sudah lebih rendah dari kebutuhan. Akibatnya, banyak nelayan asal Sumsel lebih memilih untuk melaut ke daerah Natuna,” ungkapnya.

Mengatisipasi kawasan hutan mangrove di Sumsel semakin rusak, diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2040. 

“Di sini juga telah diatur mengenai zona untuk pembukaan tambak. Tujuannya agar tidak ada lagi degradasi lahan mangrove akibat perambahan yang serampangan,” tegasnya.