Cara Wali Kota Surabaya Tingkatkan Penjualan Toko Kelontong, Pendampingan Lewat Program SKS hingga Wajibkan ASN Belanja

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkolaborasi dengan Sampoerna Retail Community (SRC), mengembangkan toko kelontong di Kota Pahlawan.

SRC merupakan Toko Kelontong Masa Kini yang tergabung dalam program kemitraan PT. SRC Indonesia Sembilan (SRCIS).

Kolaborasi ini ditandai dengan peluncuran program Sinau Kelontong Surabaya (SKS) yang digelar di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Gelar Serbuan Vaksinasi Maritim di Surabaya, Ini Harapan KSAL

Pada kesempatan itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, toko-toko kelontong di Surabaya akan diberi pendampingan agar ke depan bisa meningkatkan penjualan.

"Jadi, Insya Allah semua toko kelontong di Surabaya akan diajarkan dalam melakukan peningkatan penjualan. Kita berkolaborasi dengan PT SRCIS melakukan pendampingan toko kelontong, karena bagaimana pun kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh betul pada penjualan," kata Eri.

Menurutnya, jika toko kelontong sudah ditata rapi, hal itu bisa meningkatkan penjualan.

Bahkan, ia berharap ke depannya toko kelontong di Surabaya bisa menjadi tempat yang nyaman bagi warga Kota Surabaya dalam berbelanja.

"Mulai sekarang, njenengan harus menyiapkan perubahan itu," ujar Eri.

Baca juga: Eri Cahyadi Siapkan Bantuan Beasiswa Senilai Rp 47 M bagi Pelajar SMA/SMK hingga Pondok Pesantren

ASN Pemkot Surabaya wajib belanja di toko kelontong

Eri berkomitmen, ke depan dirinya dan seluruh staf di Pemkot Surabaya harus belanja kebutuhan sehari-harinya di toko kelontong Surabaya.

Saat ini, jumlah staf di Pemkot Surabaya ada sekitar 15.000 ASN dan setiap ASN dalam sebulan rata-rata mengeluarkan Rp 2.000.000 untuk berbelanja.

Dengan demikian, diperkirakan ada sekitar Rp 30 miliar uang yang akan berputar di toko kelontong Surabaya dalam setiap bulannya.

"Kenapa saya wajibkan semua ASN belanja di toko kelontong? Karena gaji kita dapat dari njenengan yang bayar pajak dan lain-lain," kata Eri.

"Makanya, uang warga Surabaya itu harus bergerak di Kota Surabaya dan harus bermanfaat kembali kepada warga Kota Surabaya. Selain itu, ini juga untuk memberikan contoh kepada warga dalam menggerakkan UMKM di Surabaya," imbuh dia.

Baca juga: Mutasi 129 Pejabat Pemkot Surabaya, Pengamat Puji Cara Eri Cahyadi