Tunggakan paling banyak berasal dari kendaraan Dinas Pemkot Pekanbaru dan Pemprov Riau berjumlah 1.600 unit.
"Kepala daerah bantu ini. Jangan kita buat kebijakan pemutihan (penghapusan denda pajak), masyarakat kita suruh bayar, tapi pemda malah nunggak pajak," ucap Herman.
Dirinya khawatir tunggakan pajak kendaraan dinas itu nantinya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Jangan sampai jadi temuan BPK. Termasuk supaya masyarakat tak berfikir buruk sama pemerintah, karena dinilai tidak taat pajak," ucap Herman.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.