Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Malang Akui Ada Dugaan Penggelapan Insentif Penggali Kubur, Hanya Diterima 3 Kali dari yang Harusnya 35 Kali

Kompas.com - 06/09/2021, 17:07 WIB
Andi Hartik,
Pythag Kurniati

Tim Redaksi

MALANG, KOMPAS.com - Dugaan penggelapan insentif penggali kubur jenazah Covid-19 di Kota Malang terus bergulir.

Sejumlah penggali kubur mengaku belum menerima insentif yang menjadi haknya.

Padahal, seharusnya mereka menerima insentif sebesar Rp 750.000 untuk sekali pemakaman.

Baca juga: Dugaan Pungli Insentif Pemakaman Covid-19 di Malang, Wali Kota: Bukan Penggelapan, Memang Belum Cair

Wali Kota mengakui adanya penggelapan

Wali Kota Malang, Sutiaji tidak memungkiri dugaan penggelapan insentif penggali kubur itu.

Sebab, insentif untuk periode sebelum Mei 2021 sudah dicairkan. Seharusnya, dana insentif itu sudah tersalurkan.

"Itu namanya penggelapan. Kalau sebelum Mei berarti penggelapan. Kita cairkan uang itu," katanya di Balai Kota Malang, Senin.

Berbeda dengan insentif periode setelah Mei 2021. Dana insentif itu belum cair karena terkendala surat pertanggungjawaban (SPJ).

Pemerintah Kota Malang pun mengaku sudah melakukan audit internal terkait dugaan penggelapan uang insentif penggali kubur itu.

"Sudah dilakukan audit internal. Masih proses," katanya.

Baca juga: Permintaan Pasar Tinggi, Alpukat Pameling Dikembangkan Jadi Komoditas Ekspor Kabupaten Malang

Kesaksian penggali kubur

Suhari, juru kunci di TPU Kelurahan Pandanwangi, Kota Malang mengaku, hanya menerima tiga kali insentif. Tiga kali insentif itu dia terima pada 2020 dulu.

Padahal, sejak pandemi, jenazah Covid-19 yang dimakamkan di TPU itu berjumlah sekitar 35 orang.

Insentif tersebut diduga dipotong oleh petugas yang menyalurkan sebesar Rp 200.000.

Jadi, insentif yang disalurkan hanya sebesar Rp 550.000 dari yang jumlah yang seharusnya diterima (Rp 750.000) tiap pemakaman.

"Pertama kali menerima insentif itu langsung dua pemakaman. Katanya Rp 750.000 cuma dipotong untuk atasannya katanya Rp 100.000. Terus petugasnya minta lagi buat uang bensin Rp 100.000. Jadi saya terima Rp 1.100.000," katanya saat ditemui di TPU Kelurahan Pandanwangi, Kota Malang, Senin (6/9/2021).

Baca juga: Honor Ratusan Juta dari Kematian Pasien Covid-19 hingga Klaim Kerja Keras Pejabat di Tengah Pandemi

Ilustrasi pemakaman pasien Covid-19 Ilustrasi pemakaman pasien Covid-19
Keesokan harinya, pihaknya menerima lagi uang insentif sebesar Rp 550.000.

"Yang besoknya juga Rp 550.000," katanya.

Dengan begitu, Suhari hanya menerima tiga kali insentif yang dipotong Rp 200.000 untuk sekali pemakaman. Selebihnya, dia mengaku belum menerima.

Suhari mengatakan, uang Rp 1.650.000 hasil tiga kali insentif itu dia berikan ke bendahara paguyuban.

Sebab, TPU itu dikelola oleh paguyuban. Namun, bendahara tidak mau menerima hingga akhirnya uang tersebut digunakan untuk membeli peralatan gali kubur.

Suhari mengatakan, terkadang penggalian kuburan di TPU itu dilakukan secara swadaya oleh warga setempat. Sehingga, uang insentif yang diterima tidak untuk dirinya sendiri.

Baca juga: Geledah Kantor BPBD Jember, Polisi Sita Dokumen Anggaran Pemakaman Covid-19

Sebelumnya, Taufan Putra (56), seorang penggali kubur di TPU RW 08 Plaosan Barat, Kota Malang juga menceritakan hal yang sama.

Dia mengaku belum menerima seluruh insentif yang menjadi haknya.

Taufan mengatakan, selama pandemi Covid-19, dia sudah menggali kuburan untuk pasien Covid-19 sebanyak 11 kali.

Pertama kali dia menggali kuburan untuk pasien Covid-19 pada 29 Juli 2020. Terakhir, Taufan menggali kuburan pasien Covid-19 pada 6 Juli 2021.

Namun, dia hanya menerima tiga kali insentif untuk pemakaman yang keempat, keenam dan ketujuh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pilkada 2024, KPU Kabupaten Semarang Waspadai Dukungan Fiktif Calon Perseorangan

Pilkada 2024, KPU Kabupaten Semarang Waspadai Dukungan Fiktif Calon Perseorangan

Regional
Kades di Blora Tewas Tersengat Listrik Pompa Air

Kades di Blora Tewas Tersengat Listrik Pompa Air

Regional
BRIN Ungkap soal Rencana Penelitian Menhir di Sumbar

BRIN Ungkap soal Rencana Penelitian Menhir di Sumbar

Regional
Pemkab Ogan Komering Ulu Tetapkan Status Siaga Bencana Banjir

Pemkab Ogan Komering Ulu Tetapkan Status Siaga Bencana Banjir

Regional
Kronologi Ibu Racuni Anak Tiri di Riau, Beri Minum Kopi Kemasan Beracun hingga Kejang-kejang

Kronologi Ibu Racuni Anak Tiri di Riau, Beri Minum Kopi Kemasan Beracun hingga Kejang-kejang

Regional
Mantan Gubernur hingga Kiai Daftar Ikut Pilkada Babel Lewat PDI-P

Mantan Gubernur hingga Kiai Daftar Ikut Pilkada Babel Lewat PDI-P

Regional
Alasan Milenial hingga Pelaku UMKM Dukung Mbak Ita Kembali Pimpin Semarang

Alasan Milenial hingga Pelaku UMKM Dukung Mbak Ita Kembali Pimpin Semarang

Regional
Rektor Unri Ternyata Belum Cabut Laporan Polisi terhadap Mahasiswa Pengkritik UKT

Rektor Unri Ternyata Belum Cabut Laporan Polisi terhadap Mahasiswa Pengkritik UKT

Regional
Prakiraan Cuaca Pekanbaru Hari Ini Jumat 10 Mei 2024, dan Besok : Siang ini Hujan Petir

Prakiraan Cuaca Pekanbaru Hari Ini Jumat 10 Mei 2024, dan Besok : Siang ini Hujan Petir

Regional
Maju Pilkada 2024, Petani di Sikka Daftar Cawabup di 2 Partai

Maju Pilkada 2024, Petani di Sikka Daftar Cawabup di 2 Partai

Regional
Jelang Penutupan Pendaftaran Pilkada Semarang di PDI-P, Mbak Ita Bertolak ke Jakarta

Jelang Penutupan Pendaftaran Pilkada Semarang di PDI-P, Mbak Ita Bertolak ke Jakarta

Regional
Pelajar SMK Ditemukan Tewas di Pinggir Jalan, Awalnya Dikira Korban Kecelakaan, Ternyata Dibunuh Teman

Pelajar SMK Ditemukan Tewas di Pinggir Jalan, Awalnya Dikira Korban Kecelakaan, Ternyata Dibunuh Teman

Regional
Pernah Viral karena Nasi Goreng, Ade Bhakti Akan Ambil Formulir Pendaftaran Pilkada Semarang di PDI-P

Pernah Viral karena Nasi Goreng, Ade Bhakti Akan Ambil Formulir Pendaftaran Pilkada Semarang di PDI-P

Regional
Awal Mula Rektor Unri Laporkan Mahasiswanya ke Polisi karena Kritik UKT hingga Laporan Dicabut

Awal Mula Rektor Unri Laporkan Mahasiswanya ke Polisi karena Kritik UKT hingga Laporan Dicabut

Regional
Sempat Dihentikan akibat Protes Kenaikan, Registrasi Mahasiswa Baru Unsoed Kembali Dibuka

Sempat Dihentikan akibat Protes Kenaikan, Registrasi Mahasiswa Baru Unsoed Kembali Dibuka

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com