Polda Kalbar Turunkan Tim Usut Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang

PONTIANAK, KOMPAS.com - Ratusan warga merusak dan membakar sejumlah bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (3/9/2021).

Akibatnya, 72 jiwa atau 20 kepala keluarga terpaksa dievakuasi oleh aparat keamanan gabungan. Polisi memastikan tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Baca juga: Massa Bakar Bangunan dan Rusak Masjid Ahmadiyah di Sintang, Polisi: Personel Kita Tetap di Sana

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan, telah menurunkan tim untuk bekerja sama dengan aparat Polres Sintang dalam melakukan penegakan hukum.

“Tim dari Polda Kalbar yang dipimpin Ditreskrimum sudah berada di Sintang, akan bekerja sama dengan Polres Sintang (untuk) lakukan penegakan hukum,” kata Donny saat dihubungi Kompas.com, Jumat malam.

Donny enggan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan sudah ada atau belum pihak-pihak yang diamankan atau diperiksa kepolisian.

“Tim masih bekerja,” jelas Donny.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta aparat penegak hukum menindak tegas para perusak tempat ibadah jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang.

Sebab, menurut dia, tindakan main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan dan merupakan bagian dari pelanggaran hukum.

"Proses secara hukum. Para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, demi kepastian hukum dan keadilan," kata Yaqut melalui keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Massa Geruduk Jemaah Ahmadiyah di Sintang Kalbar, Bangunan Dibakar dan Masjid Dirusak

Ia mengatakan, tindakan main hakim sendiri, apalagi dengan cara kekerasan, merusak rumah ibadah dan harta benda milik orang lain merupakan ancaman nyata bagi kerukunan umat beragama.

Oleh karena itu, Yaqut menilai aparat keamanan perlu mengambil langkah dan upaya tegas untuk mencegah dan mengatasi tindakan main hakim sendiri.

"Tindakan sekelompok orang yang main hakim sendiri merusak rumah ibadah dan harta benda milik orang lain tidak bisa dibenarkan dan jelas merupakan pelanggaran hukum," ujar dia.

Ia pun juga meminta pemerintah daerah menjalankan fungsinya untuk menjaga kerukunan umat beragama di daerah masing-masing.

Sebab, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

"Saya sudah minta Kakanwil Kalimantan Barat untuk berkoordinasi dengan pihak Pemda dan melaporkan update penanganan masalah yang terjadi serta langkah-langkah yang diambil dalam memelihara kerukunan umat beragama," ucap dia.