Bupati Lindra Temukan Sejumlah Kejanggalan dalam Penyaluran Bansos di Tuban

Anehnya, iuran tersebut dianggap lumrah oleh masyarakat sekitar, meski nominal bantuan sosial yang diterima KPM saat pencairan berkurang.

Selain temuan di atas, Bupati Lindra menemukan harga komoditi bantuan sosial yang tidak sesuai standar pasar, kartu BPNT yang tidak dipegang oleh KPM sendiri, rumah dilabeli stiker keluarga miskin tetapi tidak memiliki kartu keluarga sejahtera.

Berdasarkan temuan tersebut, Bupati Lindra meminta para pendamping program bantuan sosial baik PKH maupun BPNT untuk memaksimalkan fungsinya agar bantuan sosial bisa tepat sasaran dan sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Pendamping harus lebih teliti dan menggali tentang kesesuaian jenis program bantuan apa yang harus diberikan kepada warga yang membutuhkan.

"Jangan tutup mata, harus pakai hati nurani," tegasnya.

Baca juga: 51 Ton Beras Bantuan dari Kemenko Marves Disalurkan untuk Warga Tuban

Bupati Lindra akan terus melakukan blusukan untuk memastikan proses penyaluran bantuan sosial ke depannya tidak ada masalah.

Saat ini, Pemkab juga sedang membentuk tim yang melibatkan beberapa pihak untuk memperbaiki data penerima.

Ia meminta semua pihak bersinergi memperbaiki penyaluran bantuan sosial ini baik Pemkab, Pemdes, maupun pendamping, termasuk KPM.

"Semua temuan akan kita tindak lanjuti, kami juga membentuk tim untuk melakukan sinkronisasi data, semua bersatu dan bersinergi untuk memperbaiki penyaluran bansos di Kabupaten Tuban agar tepat sasaran," jelasnya.