Bupati Lindra Temukan Sejumlah Kejanggalan dalam Penyaluran Bansos di Tuban

TUBAN, KOMPAS.com - Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky alias Lindra melakukan inspeksi mendadak (sidak) proses penyaluran program bantuan sosial pemerintah di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Rabu (28/7/2021).

Kali ini, Bupati Lindra mendatangi beberapa rumah keluarga penerima manfaat (KPM) untuk memastikan penyaluran program bantuan sosial sudah tepat sasaran sesuai kriteria yang ditentukan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Lindra juga meminta keterangan langsung dari pendamping program keluarga harapan (PKH) maupun bantuan pangan nontunai (BPNT), kepala desa, dan agen penyalur bantuan.

Hasilnya, Bupati Lindra menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses penyaluran program bantuan sosial dari pemerintah.

Pertama, Bupati Lindra menemukan banyak KPM yang datanya tidak sinkron, sehingga warga miskin atau KPM tidak bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Baca juga: Insentif Nakes Senilai Rp 13,6 Miliar Belum Cair Sejak Oktober 2020, Ini Janji Pemkab Banyuwangi

Data KPM yang tidak sinkron tersebut, contohnya, nama penerima di KTP dan kartu bantuan sosial berbeda. Lalu, ada juga nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak sama.

"Akibatnya, sistem dari kementerian tidak bisa mendeteksi dan ini yang menjadi alasan mereka tidak menerima bantuannya," kata Lindra lewat keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (29/7/2021).

Kedua, Bupati Lindra menemukan adanya pelimpahan hak bantuan sosial program PKH dari KPM graduasi atau yang telah lulus program kepada warga lain tak sesuai prosedur.

"Saya tahu niatnya warga sini baik, karena yang dilimpahi pun layak untuk menerima, akan tetapi praktek ini tidak sesuai aturan. Jadi, harus di-update datanya," ucapnya.

Ketiga, Bupati Lindra menemukan adanya iuran sukarela yang dipungut setiap kali proses pencairan untuk diberikan kepada agen penyalur bantuan atau e-Warung.

Anehnya, iuran tersebut dianggap lumrah oleh masyarakat sekitar, meski nominal bantuan sosial yang diterima KPM saat pencairan berkurang.

Selain temuan di atas, Bupati Lindra menemukan harga komoditi bantuan sosial yang tidak sesuai standar pasar, kartu BPNT yang tidak dipegang oleh KPM sendiri, rumah dilabeli stiker keluarga miskin tetapi tidak memiliki kartu keluarga sejahtera.

Berdasarkan temuan tersebut, Bupati Lindra meminta para pendamping program bantuan sosial baik PKH maupun BPNT untuk memaksimalkan fungsinya agar bantuan sosial bisa tepat sasaran dan sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Pendamping harus lebih teliti dan menggali tentang kesesuaian jenis program bantuan apa yang harus diberikan kepada warga yang membutuhkan.

"Jangan tutup mata, harus pakai hati nurani," tegasnya.

Baca juga: 51 Ton Beras Bantuan dari Kemenko Marves Disalurkan untuk Warga Tuban

Bupati Lindra akan terus melakukan blusukan untuk memastikan proses penyaluran bantuan sosial ke depannya tidak ada masalah.

Saat ini, Pemkab juga sedang membentuk tim yang melibatkan beberapa pihak untuk memperbaiki data penerima.

Ia meminta semua pihak bersinergi memperbaiki penyaluran bantuan sosial ini baik Pemkab, Pemdes, maupun pendamping, termasuk KPM.

"Semua temuan akan kita tindak lanjuti, kami juga membentuk tim untuk melakukan sinkronisasi data, semua bersatu dan bersinergi untuk memperbaiki penyaluran bansos di Kabupaten Tuban agar tepat sasaran," jelasnya.