Tanggung Jawab Sosial PT Timah Fokus ke Mitra UMKM, untuk Capai Dampak Berkelanjutan

Aturan TJSL baru ajak semua pihak berkolaborasi, ajak swasta ikut terlibat

BUMN lain, PT Pertamina, menilai regulasi tanggungjawab sosial baru mengajak semua untuk memahami bagaimana CSR tidak hanya sekadar donasi dan pembangunan komunitas.

“Selain itu, kita juga perlu kolaboratif. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan perlu kolaborasi,” kata Arya Dwi Paramita, Vice President CSR and SMEPP Management PT Pertamina, dalam seminar yang sama.

Pertamina, lanjut Arya, menjalankan program yang berbasis masyarakat yang memerlukan sinergi dengan pihak lain.

Menurut dia, dalam permen BUMN Nomor 5 Tahun 2021 yang baru, isinya saling berkaitan dengan Permen LHK. Di dalamnya, ada irisan yang saling mendukung.

“Contoh, kami menjalankan program dari PHM. Di Kalimantan kami bertemu dengan Dinas LHK. Lalu diarahkan untuk memanfaatkan sampah yang bisa menghasilkan gas metan,” ungkap Arya.

Sementara Riki F Ibrahim, Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero), mengatakan kebijakan baru Program TJSL perusahaan BUMN merupakan upaya pemerintah mengantisipasi atau melaksanakan perbaikan dari aturan sebelumnya.

Kebijakan baru tersebut sesuai dengan kondisi saat ini, yang mana Indonesia tengah mengalami pandemi Covid-19 dan transisi energi. Oleh sebab itu, semua pihak tentunya harus segera membangun inovasi dan melakukan terobosan agar ada dampak berkelanjutan.

“Kami sebagai satu satu BUMN yang khusus melaksanakan pembangunan pembangkit listrik panas bumi, termasuk eksplorasi, harus menyikapi bagaimana melakukan transisi (energi),” kata Riki.

Aturan TJSL baru, lanjut Riki, juga lebih mendorong bagaimana operasional perusahaan dan hubungannya dengan masyarakat.

Serta, mendorong perusahaan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai target development goals 2030.

“Ini kewajiban kita semua tidak hanya BUMN, namun juga swasta juga harus mengambil bagian lebih dalam hal ini,” pungkas Riki.