Kisah Mereka yang Kesulitan Mengakses Listrik... Halaman 5

Kompas.com - 22/07/2021, 12:12 WIB

Rachmawati

Editor

Lihat Foto

Dengan bantuan dana dari sejumlah lembaga, Desa Kamanggih juga memanfaatkan air untuk pembangkit listrik mereka.(AFP/ROMEO GACAD)

Ilustrasi. Setidaknya setengah juta keluarga di Indonesia hidup tanpa listrik, per Mei 2021.

Pulau Messa berjarak sekitar satu jam perjalanan laut dari Labuan Bajo.

Walau selama belasan tahun Labuan Bajo sudah menjadi destinasi wisata internasional, baru tahun 2019 listrik mengalir di Papagarang dan Messa.

PLTS di Pulau Messa berjarak belasan meter dari permukiman warga.

Para nelayan di Messa dan Papagarang membutuhkan es batu untuk mengawetkan hasil tangkapan mereka.

PLTS yang dioperasikan PLN berada di perbukitan di atas permukiman warga Pulau Papagarang.

Tinggal di pulau kecil dengan fasilitas sangat terbatas, warga Pulau Papagarang rutin pergi-pulang ke Labuan Bajo untuk penuhi kebutuhan sehari-hari.

Penduduk Desa Kamanggih, Pulau Sumba, NTT, memanfaatkan angin untuk pembangkit listrik komunal mereka tahun 2014. Sebelumnya, desa ini selalu gelap gulita saat malam.

Panel matahari terpasang di sisi utara Pulau Sabira di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. PLTS di pulau itu menghasilkan listrik sebesar 1.200 kWh per hari atau memenuhi 50% konsumsi listrik harian sekitar 600 penduduk Sabira.

Pembangkit berbasis diesel selama ini kerap dijadikan solusi oleh pemerintah untuk menyediakan listrik di daerah yang sulit diakses.

PLTS di Papagarang terdiri dari 1.102 unit panel matahari dan 500 unit baterai.

Sumber BBC Indonesia

Kementerian ESDM menyebut tersisa 346 desa yang saat ini sama sekali belum tersentuh listrik di Indonesia. Dari jumlah itu, 276 desa berada di Papua, sisanya di Papua Barat.

Angka ini rancu karena dalam data ESDM tahun 2020, hanya Bali yang rasio elektrifikasinya mencapai 100%. Persentase NTT, yang rasionya paling rendah secara nasional, ada di angka 88%.

Terlepas dari polemik data itu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu, berkata bahwa penyediaan listrik di daerah terpencil ke depannya akan berbasis energi bersih.

"Tidak akan ada lagi proyek pembangkit diesel [PLTD]," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyebut PLN harus menggunakan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun untuk membangun pembangkit listrik berenergi bersih.

Pemerintah setiap tahun memberi anggaran kepada PLN untuk membiayai proyek listrik di kawasan terpencil dan terluar.

Meski begitu, Kementerian ESDM pada Mei lalu masih mengizinkan PLN membangun PLTD di 97 lokasi di Maluku dan Maluku Utara. Jisman Hutajulu berkata, keputusan itu mendesak diambil karena sejumlah pertimbangan.

"Itu sudah terlanjur. Di sana jaringan PLN sudah ada, pembangkit ada, masyarakat menunggu-nunggu, dan PLTD sudah dipasang," kata Jisman.

"Karena sudah mendesak, kami kasih izin dulu. Tahun depan kami hybrid [gabung dengan sumber energi lain], kami ganti dengan energi terbarukan," ucapnya.

ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA Panel matahari terpasang di sisi utara Pulau Sabira di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. PLTS di pulau itu menghasilkan listrik sebesar 1.200 kWh per hari atau memenuhi 50% konsumsi listrik harian sekitar 600 penduduk Sabira.

Pembangkit berbasis diesel selama ini kerap dijadikan solusi oleh pemerintah untuk menyediakan listrik di daerah yang sulit diakses.

Warga Pulau Komodo di Labuan Bajo misalnya, lebih dulu memperoleh listrik ketimbang penduduk Papagarang dan Messa sejak PLTD dibangun di sana.

Keberadaan PLTD di pulau ini sempat memicu pro-kontra saat seekor komodo terekam menyambangi lokasi pembangkit berenergi kotor itu pada Oktober 2020.

Komunitas Save Komodo Now ketika itu menggugat kebijakan PLN dan Balai Taman Nasional Komodo memilih pembangkit diesel, yang mereka sebut bakal berdampak buruk bagi warga lokal, udara, dan eksistensi komodo.

Dalam sejumlah riset ilmiah, akademisi menyimpulkan bahwa PLTD mencemari udara. Kebisingan yang dihasilkan generatornya pun berpotensi besar menggangu pendengaran warga di dekat lokasi pembangkit.

Konklusi itu muncul pada riset Benyamin Limbong Tampang soal PLTD di Bitung, Sulawesi Utara, yang diterbitkan di Jurnal Sains dan Teknologi Universitas Negeri Manado.

Jisman Hutajulu berkata, Kementerian ESDM bakal mengganti sumber energi PLTD di 5200 lokasi dengan yang bersih dan terbarukan. "Itu sudah pasti," ucapnya.