Pekan Pertama Juli 2021, 5.507 Orang Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kaltim

SAMARINDA, KOMPAS.com – Sejak 1 hingga 8 Juli 2021 atau delapan hari pada pekan pertama Juli 2021, jumlah kasus positif Covid-19 di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penambahan sebanyak 5.507 orang.

Jumlah itu berdasarkan laporan tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kaltim, hinga Kamis (8/7/2021).

Dari laporan yang dirilis setiap hari itu, menunjukkan penambahan kasus positif Covid-19 di Kaltim, terpantau sejak pekan terakhir Juni 2021, dengan kisaran 350 sampai 450 orang positif setiap harinya.

Baca juga: Terapkan Kerja dari Rumah, Begini Cara Pemprov Kaltim Awasi Kerja ASN

Mulai Juli 2021, tiga hari pertama, penambahan kasus mulai melonjak, jadi 500 sampai 600 orang positif per hari.

Jumlah itu terus mengalami kenaikan menjadi 700 sampai 900 orang positif per hari, sejak empat hari terakhir dari 4 Juli hingga 8 Juli 2021.

Pada Kamis (8/7/2021) saja, penambahan kasus positif sebanyak 979 orang, dari sehari sebelumnya, Rabu (7/7/2021), 757 orang.

Jika diakumulasi delapan hari pada pekan pertama Juli ini, terjadi penambahan kasus positif di Kaltim sebanyak 5.507 orang.

Baca juga: Pasien Covid-19 Melonjak, IGD RSUD Kanujoso Balikpapan Terapkan Sistem Buka Tutup

Dari jumlah itu, disumbang empat kabupaten kota kasus positif terbanyak yakni Balikpapan 2.533 orang, Kota Bontang 1.103 orang, Kabupaten Kutai Kertanegara 978 orang dan Kota Samarinda 959 orang.

Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak mengatakan banyak orang positif itu tidak lepas dari penerapan protokol kesehatan (prokes) yang masih lemah.

Bagi dia, kunci memutus mata rantai penularan Covid-19 adalah masyarakat dengan taat prokes.

“Jika tidak, peningkatan kasus terus terjadi. Sebab, kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat menegakan prokes adalah kunci utama menekan penyebaran,” ungkap Andi saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

Andi bilang, pihaknya tanpa henti mengimbau disiplin prokes, juga edukasi tentang penerapan 5M yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.

“Ini agar masyarakat mengutamakan dan mematuhi prokes. Kalau enggak begitu, apa pun langkah dari pemerintah melalui Satgas percuma,” terang dia.

Baca juga: Permintaan Oksigen di RSUD Kanujoso Balikpapan Naik Tiga Kali Lipat

Menurut dia, pencegahan Covid-19 bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semua pihak termasuk masyarakat.

Senada, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, juga meminta masyarakat taat prokes di tengah Kaltim mengalami peningkatan kasus positif signifikan belakangan ini.

“Kita minta masyarakat menahan diri, tidak banyak beraktivitas di luar rumah, maupun melakukan kegiatan di keluar kota. Ini sebagai upaya kita untuk meminimalisasi dan memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kaltim,” pesan Hadi Mulyadi.

Hadi menambahkan, penerapan 5M adalah langkah masyarakat membentengi diri dari penularan.

“Karena itu, saya minta semua pihak mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, hingga ke level RT dan keluarga, untuk sadar bahwa betapa pentingnya mentaati protokol kesehatan melalui penerapan 5M," pintah Hadi.

Lonjakan kasus akhir-akhir ini, bikin Gubernur Kaltim Isran Noor penerapan Pemberlakukan Pembatasan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperketat, sejak 3-20 Juli 2021.

Baca juga: Tempat Tidur Overload, RS SMC Samarinda Setop Terima Pasien Covid-19

Kebijakan itu diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah di Kaltim melalui Surat Instruksi Gubernur Kaltim, Nomor 14 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro Diperketat Untuk Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan, Jumat (2/7/2021).

Selama PPKM mikro diperketat, Isran Noor meminta wali kota, bupati, camat serta lurah dan kepala desa se-Kaltim untuk pengetatan pintu masuk, seperti bandara, pelabuhan laut, terminal bus antar kota dan lainnya.

Pengetatan itu dibarengi dengan pelaksanaan pemeriksaan rapid test antigen atau PCR secara acak bagi pelaku perjalanan, terutama lintas provinsi.

Selain pengetatan, instruksi lain meliputi meningkatkan operasi yustisi terpadu dalam rangka penegakan protokol Kesehatan, pembatasan aktivitas masyarakat di fasilitas umum serta melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang tak ketat prokes.