Pejuang Laut Timor Sebut Warga NTT Merugi Rp 164 Triliun karena Tumpahan Minyak Montara

Kompas.com - 24/06/2021, 11:36 WIB
Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni Dokumentasi Ferdi TanoniKetua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni

KUPANG, KOMPAS.com - Sudah 12 tahun berlalu masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) belum juga menerima kompensasi dari dampak tumpahan minyak Montara.

Ketua Yayasan Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni, mendesak Pemerintah Australia-Thailand dan PTT Exploration and Production (PTTEP) Australasia agar segera membayar kompensasi penuh kepada seluruh rakyat NTT.

Ferdi yang menyuarakan kasus itu sejak tahun 2009 menyebut bahwa tumpahan minyak di perairan Pulau Timor itu menyebabkan petani rumput laut di 13 daerah di NTT mengalami kerugian Rp 164 triliun.

Baca juga: Kalah dari Petani Rumput Laut NTT dalam Kasus Tumpahan Minyak Montara, PTTEP Bersiap Banding

Ferdi menjelaskan, Pemerintah Australia-Indonesia-Thailand dan PTTEP telah menjawab surat PBB soal petaka tumpahan minyak montara yang merupakan insiden tumpahan terbesar dalam sejarah industri minyak lepas pantai Australia.

Tumpahan minyak itu, kata Ferdi, terjadi di lepas pantai Australia Barat di Laut Timor pada Agustus 2009.

Tumpahan itu mengalir selama lebih dari 70 hari.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dalam beberapa minggu, minyak terlihat di perairan Indonesia dan di sepanjang pantai Nusa Tenggara Timur (NTT)," kata Ferdi, kepada Kompas.com, Kamis (24/6/2021).

Akibatnya kata Ferdi, ribuan petani dan nelayan rumput laut serta para nelayan kehilangan mata pencaharian.

Baca juga: Semua RS di Pamekasan Sudah Tak Bisa Menerima Pasien Covid-19 karena Tak Ada Ruang Isolasi

 

Ilustrasi pengadilan Shutterstock Ilustrasi pengadilan
Sebuah class action dimulai pada tahun 2016 dengan pengadu Daniel Sanda, seorang petani rumput laut dari Pulau Rote.

Dia juga mewakili ribuan petani dari daerah Rote dan Kupang, melawan perusahaan pencemar, PTTEP Australasia.

Kemudian, lanjut Ferdi, pada bulan Maret 2021, Pengadilan Federal Australia menyatakan, PTTEP Australasia berutang kepada Daniel Sanda.

Baca juga: Warga Belum Dapat Ganti Rugi Kasus Tumpahan Minyak Montara, Wagub NTT: Sepertinya Kita Dianggap Remeh Australia

Pengadilan Australia menyatakan, minyak tumpah dari Sumur Montara telah mencapai wilayah tertentu di Indonesia, termasuk wilayah tempat Daniel Sanda menanam rumput lautnya.

Pengadilan pun memutuskan Daniel Sanda berhak atas ganti rugi.

Namun kata Ferdi, tumpahan tersebut bukan hanya milik Daniel Sanda saja, tapi juga berdampak pada petani rumput laut dan nelayan di 13 kabupaten/kota di NTT.

Sehingga, pihaknya akan terus mengupayakan penyelidikan dan pendampingan lebih lanjut bagi para nelayan dan pembudidaya rumput laut di wilayah-wilayah tersebut.

Baca juga: Gempa M 5,9 di Laut Banda Maluku, Tidak Berpotensi Tsunami, Ini Penjelasan Ahli

 

Ferdi menuturkan, Yayasan Peduli Timor Barat dengan perwakilan pengacara terkemuka Inggris, Monica Feria-Tinta, menulis dan melaporkan kepada enam pelapor Khusus PBB dan kelompok kerja tentang masalah hak asasi manusia dan perusahaan transnasional serta bisnis dan perusahaan lainnya pada November 2019.

Kemudian pada Maret 2021, pelapor khusus PBB menanggapi, sehingga PBB menulis kepada pemerintah Australia, Indonesia, Thailand, dan perusahaan yang terlibat PTTEP.

"Baik pemerintah maupun Perusahaan PTTEP telah menjawab surat dari PBB itu pada tanggal 10 Mei 2021 yang lalu, namun PBB belum mengunggah informasi tersebut ke publik," ungkap Ferdi.

Baca juga: Warga NTT dan Australia Gelar Pertemuan Bahas Kasus Minyak Montara

Menurut Ferdi, di dalam halaman sembilan dari surat Monica Feria-Tinta menyebut, berdasarkan data dari Pusat Energi dan Lingkungan Indonesia memperkirakan kerugian ekonomi industri perikanan dan pembudidaya rumput laut di NTT mencapai sekitar 1,5 miliar dollar Australia per tahun sejak tahun 2009.

"Karena itu, jika dihitung hingga tahun 2021, maka setidaknya 15 miliar dolar Australia atau sekitar Rp 164 triliun lebih," ungkap Ferdi.

Ferdi mengatakan, PBB telah menyerukan kepada Pemerintah Australia, Thailand dan PTTEP untuk membayar kompensasi penuh tanpa dikurangi kepada rakyat NTT yang terdampak.

"Ini bukan sebuah permainan yang bisa dimainkan dengan banyaknya penyakit hingga membawa kematian. Karena sudah 12 tahun lamanya lebih dari 100.000 rakyat Nusa Tenggara Timur menderita dan terus menderita," tegas Ferdi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 20 Oktober 2021

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 20 Oktober 2021

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 20 Oktober 2021

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 20 Oktober 2021

Regional
Gempa M 4,7 Guncang Lombok Utara, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa M 4,7 Guncang Lombok Utara, Tak Berpotensi Tsunami

Regional
Polisi yang Rampok Mobil di Lampung Ditangkap, Kapolda Pastikan Pelaku Dihukum: Tak Ada Pilih Kasih

Polisi yang Rampok Mobil di Lampung Ditangkap, Kapolda Pastikan Pelaku Dihukum: Tak Ada Pilih Kasih

Regional
Lika-liku Upaya Menghapus Budaya Kekerasan terhadap Anak di Kampung Laut Cilacap

Lika-liku Upaya Menghapus Budaya Kekerasan terhadap Anak di Kampung Laut Cilacap

Regional
Air Perumahan di Batam Mati, Warga Mandikan Jenazah dengan Air Galon, Ini Ceritanya

Air Perumahan di Batam Mati, Warga Mandikan Jenazah dengan Air Galon, Ini Ceritanya

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 20 Oktober 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 20 Oktober 2021

Regional
Sehari Usai Bupati Kuansing Ditangkap KPK, Gubernur Riau Tunjuk Pelaksana Tugas

Sehari Usai Bupati Kuansing Ditangkap KPK, Gubernur Riau Tunjuk Pelaksana Tugas

Regional
Pria Pengidap Gangguan Jiwa Mengamuk Tikam 4 Warga di Kalbar, Dua Orang Tewas

Pria Pengidap Gangguan Jiwa Mengamuk Tikam 4 Warga di Kalbar, Dua Orang Tewas

Regional
Pamit Belajar Kelompok, Remaja 14 Tahun Disekap di Hotel dan Diperkosa Berkali-kali, Ini Kronologinya

Pamit Belajar Kelompok, Remaja 14 Tahun Disekap di Hotel dan Diperkosa Berkali-kali, Ini Kronologinya

Regional
Pelajar SMP Bernama ABCDEF GHIJK Zuzu, Ayah: Sempat Sulit Urus Akta Kelahiran karena Dikira Bercanda

Pelajar SMP Bernama ABCDEF GHIJK Zuzu, Ayah: Sempat Sulit Urus Akta Kelahiran karena Dikira Bercanda

Regional
Warga Korban Pinjol di Kota Tegal Diminta Lapor ke Polisi, Kapolres: Pasti Kita Tindak Lanjuti

Warga Korban Pinjol di Kota Tegal Diminta Lapor ke Polisi, Kapolres: Pasti Kita Tindak Lanjuti

Regional
Polisi Sita 23 Kg Sabu dan 1 Senpi, 8 Pelaku Kasus Narkoba Ditangkap, Salah Satunya Perempuan

Polisi Sita 23 Kg Sabu dan 1 Senpi, 8 Pelaku Kasus Narkoba Ditangkap, Salah Satunya Perempuan

Regional
Video 2 Pelajar SMA Mesum di WC Rumah Kosong Viral, Perekam dan Pemeran Pria Jadi Tersangka

Video 2 Pelajar SMA Mesum di WC Rumah Kosong Viral, Perekam dan Pemeran Pria Jadi Tersangka

Regional
Lakukan Teror dan Edit Foto Vulgar, Jadi Senjata “Debt Collector” Pinjol Ilegal Tagih Korban

Lakukan Teror dan Edit Foto Vulgar, Jadi Senjata “Debt Collector” Pinjol Ilegal Tagih Korban

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.