Pihaknya pun sampai saat ini terus berkoordinasi dengan KPK untuk mencegah tindakan korupsi terjadi di daerah ini.
Terutama dalam setiap program yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa, jual beli jabatan, dan perilaku korup lainnya.
Dia juga kerap mengingkatkan kepada kepala daerah agar tidak memakan uang rakyat saat menjabat. "Ini banyak sekali pejabat kita, silih berganti berurusan dengan hukum gara-gara uang," ungkapnya.
Ke depan, kata dia, Sumut harus berbenah. Pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri. Jika tidak, Sumut masih akan terus bertengger di posisi puncak daerah paling korup di Indonesia.
"Harapannya, ya harus segera turun. Kalau bisa nanti kita ranking 34 dari 34 provinsi," tutupnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.