Gubernur Edy Malu, Sumut Peringkat 2 Provinsi Terkorup di Indonesia

MEDAN, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyebutkan, peringkat Sumut sebagai daerah terkorup di Indonesia naik lagi pada tahun ini.

Saat ini, Sumut menempati posisi kedua sebagai daerah dengan tingkat korupsi paling tinggi. Padahal, tahan lalu masih bertengger di posisi tiga.

"Karena bertambahnya pejabat yang ada di Sumatera Utara yang berurusan dengan hukum, sehingga Sumut rankingnya naik lagi," kata Edy saat diwawancarai di rumah dinasnya di Medan, Kamis (10/6/2021).

Baca juga: PPDB Online SMA di Sumut Kacau, Gubernur Edy Segera Panggil Kepala Disdik

Dia menyebutkan, baru-baru ini, KPK memberi informasi bahwa daerah yang dipimpin Edy naik peringkat soal masalah korupsi. Namun, peringkat tersebut bukanlah hal yang membanggakan.

Akan tetapi, saat dikonfirmasi mengenai jumlah kasus atau indeks korupsi Sumut sehingga naik peringkat itu, Edy belum bisa memerincinya. Dia menyebut data tersebut ada di KPK.

"Peringkat satu kalau tidak salah Jawa Barat atau DKI. Indeks saya tak tahu sampai di situ, karena KPK hanya menyampaikan dalam urutan-urutan. KPK yang tahu," ucapnya.

Baca juga: Wagub NTT: Sangat Ironis, Kita Termiskin Ketiga Tapi Terkorup Keempat

Gubernur Edy mengaku malu

Edy mengaku malu dengan fakta itu. Menurut dia, tindakan para pejabat eksekutif, legislatif, OPD, dan staf-staf pemerintahan telah mencoreng nama baik Sumut.

Satu orang berbuat jelek maka yang merasakan malu adalah seluruh masyarakat Sumut yang berjumlah lebih kurang 15 juta jiwa.

Untuk itu, dia mengajak seluruh jajarannya, baik di provinsi maupun di daerah, untuk sama-sama memperbaiki nama baik Sumut yang sudah tercoreng itu.

"Rakyat Sumut, (sekitar) 15 juta. Seharusnya tak bisa diwakili kejahatan oleh satu orang seperti itu. Mari kita jadikan Sumut bermartabat, sehingga akan maju dan sejahtera," katanya.

Baca juga: BTS Meal McD Bikin Kerumunan di Medan, Gubernur Edy: Sudah Pasti Salah Lah

Sumut harus berbenah cegah pejabat korupsi

Pihaknya pun sampai saat ini terus berkoordinasi dengan KPK untuk mencegah tindakan korupsi terjadi di daerah ini.

Terutama dalam setiap program yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa, jual beli jabatan, dan perilaku korup lainnya.

Dia juga kerap mengingkatkan kepada kepala daerah agar tidak memakan uang rakyat saat menjabat. "Ini banyak sekali pejabat kita, silih berganti berurusan dengan hukum gara-gara uang," ungkapnya.

Ke depan, kata dia, Sumut harus berbenah. Pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri. Jika tidak, Sumut masih akan terus bertengger di posisi puncak daerah paling korup di Indonesia.

"Harapannya, ya harus segera turun. Kalau bisa nanti kita ranking 34 dari 34 provinsi," tutupnya.